POLITIK HUKUM PEMBERDAYAAN ARBITRASE SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

EDWARD LUMBANTOBING, GINDO (2016) POLITIK HUKUM PEMBERDAYAAN ARBITRASE SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. PhD thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (150Kb) | Preview

    Abstract

    Tujuan disertasi untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Pengadilan Hubungan Industrial lebih dipilih dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial daripada arbitase, (2) Arti penting dan peran arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga perlu diusahakan pemberdayaan, (3) Politik hukum pemberdayaan dan model arbitrase perselisihan hubungan industrial yang ideal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian mengkaji hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin (law in book). Sedangkan penelitian hukum non doktrinal merupakan penelitian mengkaji hukum yang dikembangkan berdasarkan hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku dalam masyarakat (law in action). Untuk mendukung kedua pendekatan tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori: teori keadilan, teori penyelesaian perselisihan, teori pemberdayaan, dan teori politik hukum. Teoriteori tersebut menjadi landasan untuk mencari kebenaran dan keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum. Negara melalui pemerintah menyediakan berbagai pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang dihadapi, dapat melalui litigasi dan non litigasi. Tahapan penyelesaian perselisihan selalu diawali dengan perundingan/musyawarah yang disebut bipartit. Apabila penyelesaian secara bipartit tidak berhasil para pihak dapat memilih menyelesaikan perselisihan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pengadilan Hubungan Industrial masih merupakan pilihan utama para pihak semata-mata alasan pragmatis saja yaitu karena tidak ada biaya perkara dan biaya eksekusi sampai dengan nilai gugatan sebesar Rp. 150 juta, tidak ada upaya hukum banding, waktu penyelesaian suatu perkara dibatasi. Dalam kenyataan penyelesaian perselisihan melalui PHI memakan waktu yang lama, kualitas putusan tidak memenuhi rasa keadilan (substantif), masih terdapat praktek suap dan hakim tidak jujur, terjadi ketidakpercayaan (distrust) para pencari keadilan. Perlu adanya kanalisasi/alternatif melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. (2) Arti penting atau peran yang dapat dilakukan arbitrase sehingga perlu diberdayakan: merupakan lembaga profesional, mempunyai kompetensi tinggi, kepastian hukum, hubungan para pihak yang berselisih tetap baik, mengurangi jumlah perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung. (3) Bentuk pemberdayaan: merubah paradigma masyarakat tidak hanya melalui PHI keadilan dan kepastian hukum dapat diperoleh, perbaikan ketentuan mengenai kompetensi arbitrase. Model arbitrase mengutamakan musyawarah mufakat untuk damai disebut Arbitrase Pancasila, setiap tahapan pemeriksaan harus diawali dengan musyawarah mufakat, menuju perdamaian. Perubahan dan/atau penggantian undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan berdasarkan UUPPHI merupakan politik hukum pemberdayaan yang perlu segera dilakukan dengan dukungan political will dari pemerintah dan pemangku kepentingan (stake holder). Kata Kunci: Politik Hukum, Pemberdayaan, Arbitrase, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
    K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Doktor
    Pasca Sarjana > Doktor > Ilmu Hukum - S3
    Depositing User: eky putri
    Date Deposited: 30 Apr 2016 19:04
    Last Modified: 30 Apr 2016 19:04
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/25580

    Actions (login required)

    View Item