JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI SURAKARTA

SORAYA, AYU (2016) JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI SURAKARTA. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (664Kb) | Preview

    Abstract

    Abstrak Ayu Soraya. S351308011. 2016. JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI SURAKARTA. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui jaminan perlindungan hukum terhadap Pembeli Lelang hak atas tanah dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di Surakarta. Selain itu, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pembeli Lelang dalam proses pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang menjadi objek lelang, serta untuk mengetahui solusi atas hambatannya. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan penelitian hukum empiris, sifat penelitian adalah eksplanatoris, pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Hasil Penelitian, secara preventif menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta hanya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Pembeli Lelang dengan menyerahkan kutipan risalah lelang setelah Pembeli Lelang menyelesaikan kewajibannya seperti membayar bea-bea yang diwajibkan. Secara represif adalah ketika Pembeli Lelang tidak bisa menguasai objek lelang, maka Pembeli Lelang diperkenankan untuk mengajukan grosse risalah lelang dengan mengajukan eksekusi pengosongan melalui pengadilan. Sedangkan menurut Kantor Pertanahan Kota Surakarta bahwa perlindungan hukum terhadap Pembeli Lelang diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata yaitu berdasarkan asas itikad baik. Hambatannya adalah ketika terjadi pemblokiran atas objek lelang, maka Kantor Pertanahan Kota Surakarta berdasarkan Pasal 45 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilarang untuk mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain sebelum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau blokir tersebut telah dicabut oleh yang mengajukan permohonan blokir. Pemberian syarat untuk mengajukan pemblokiran dengan salinan surat gugatan yang belum ada putusan pengadilan, mengalahkan kutipan risalah lelang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk melaksanakan proses peralihan hak atas tanah yang menjadi objek lelang. Peraturan mengenai pemblokiran masih rancu dan belum memberikan kepastian hukum. Perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum pembeli lelang. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembeli Lelang, Hak Tanggungan

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: bibid widodo
    Date Deposited: 25 Apr 2016 18:45
    Last Modified: 25 Apr 2016 18:45
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/25506

    Actions (login required)

    View Item