AMADEMEN UUD 1945 DALAM MENGATUR KESEIMBANGAN ANTARA KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN LEGESLATIF DALAM SSISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

HARTOYO, SUMI (2016) AMADEMEN UUD 1945 DALAM MENGATUR KESEIMBANGAN ANTARA KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN LEGESLATIF DALAM SSISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (573Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK SUMI HARTAYA. NIM : S310809015. AMANDEMEN UUD 1945 DALAM MENGATUR KESEIMBANGAN ANTARA KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA, Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini meneliti tentang alasan adanya kebijakan pembatasan kekuasaan eksekutif dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 serta norma-norma hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat mewujudkan check and balances dalam sistem pemerintahan RI. Penelitian ini termasuk penelitian Normatif. Lokasi Penelitian di Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan Pascasarjana UNS serta Perpustakaan Fakultas Hukum UNS. Sumber Data yang dipergunakan Sumber Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Alasan adanya Kebijakan Pembatasan Kekuasaan Eksekutif dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: a. Pembatasan masa jabatan Presiden dapat mewujudkan Negara yang demokratis dan regenerasi yang baik. b. Pembatasan kekuasaan eksekutif dalam campur tangan yudikatif akan mewujudkan Negara hukum demokratis. c. Pembatasan kekuasaan eksekutif dalam hal legislasi perlu sekali sehingga pengesahan RUU yang telah disetujui bersama tidak ada lagi hambatan. d. Hak prerogratif Presiden perlu dibatasi sehingga dalam menerapkan hak prerogratifnya dapat dijalankan secara adil. 2. Kemampuan Norma-norma Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan Check and Balance dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. 1. Norma yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 yang telah diamandemen telah mewujudkan Check and Balance dalam pembuatan Undang-undang 2. Norma dalam Pasal 7 B UUD 1945 yang diamandemen memberi kedudukan yang kuat Presiden dalam memerintah. 3. Norma dalam Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 menunjukkan penugasan maupun penerimaan duta telah melalui filter. 4. Norma Pasal 14 ayat 1 Persiden dalam memberi grasi dan rehabiltasi dengan pertimbangan MA adalah pertimbangan yang menyangkut masalah kemanusiaan misalnya usia,keamanan,kelakuan, sehingga bukan pertimbangan dalm hal hukum. 5. Norma Pasal 14 ayat 2 yang diamandemen Presiden dalam memberi amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR adalah demi mewujudkan keamanan dalam masyarakat dan negara serta demi keadilan dan kepentingan umum. Kata Kunci : Amandemen, Konstitusi, Legislatif dan Eksekutif

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: khoirun nisa
    Date Deposited: 18 Apr 2016 18:28
    Last Modified: 18 Apr 2016 18:28
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/25152

    Actions (login required)

    View Item