PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG DISALURKAN OLEH PT. BANK PUNDI, TBK SURAKARTA YANG BERAKIBAT PADA PELELANGAN OBYEK JAMINAN

, Maryana (2016) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG DISALURKAN OLEH PT. BANK PUNDI, TBK SURAKARTA YANG BERAKIBAT PADA PELELANGAN OBYEK JAMINAN. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret .

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (521Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian mengenai data deskriptif yang menyangkut perilaku nyata dan pernyataan-pernyataan responden secara tertulis atau lisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengupas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam perjanjian kredit. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah debitur apabila terjadi kredit macet yang bisa berakibat pada pelelangan obyek jaminan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, peneliti melakukan wawancara dan studi kepustakaan guna mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam perjanjian kredit belum maksimal karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual. Artinya, isi dan bentuk perjanjian kredit dibuat secara sepihak oleh pihak bank, dan kesepakatan yang diberikan oleh pihak nasabah debitur dalam bentuk penandatanganan diperoleh karena adanya unsur „paksaan‟. Pada prakteknya pun, tidak sedikit nasabah debitur yang sebenarnya tidak mengetahui dan memahami isi perjanjian kredit. Perlindungan hukum bagi nasabah debitur dapat diwujudkan apabila substansi dalam perjanjian kredit benar-benar memperhatikan asas proporsionalitas, sehingga ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kredit bisa seimbang dan tidak berat sebelah. Artinya, selama dalam surat perjanjian atau kontrak terdapat prinsip-prinsip asas proporsionalitas dan perjanjian dibuat secara sah serta sesuai dengan asas-asasnya, maka perlindungan hukum terhadap debitur akan dapat diwujudkan.Untuk menjamin perlindungan hukum bagi nasabah debitur, diperlukan juga budaya hukum yang baik, terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap kekuatan hukum yang berlaku pada saat pembentukan, penandatanganan, dan pelaksanaan perjanjian kredit. Peneliti merekomendasikan kepada pihak nasabah debitur untuk memahami esensi sebuah perjanjian. Untuk pemerintah dan pihak bank sebagai kreditur, seharusnya dibuat regulasi atau peraturan yang jelas dan tegas, yang mengatur tentang bagaimana perjanjian kredit disusun mulai dari proses pembentukan/pembuatan, pelaksanaan pertukaran prestasi dan penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kredit. Bagi notaris, dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya haruslah berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata kunci: perjanjian kredit, kredit macet, wanprestasi, perlindungan hukum

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
    K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: sholikun ikun
    Date Deposited: 16 Apr 2016 07:00
    Last Modified: 16 Apr 2016 07:00
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/24972

    Actions (login required)

    View Item