Peranan saksi korban kejahatan dalam tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan ( studi kasus di Polresta Surakarta )

Ary Widyastuti, Yuniar (2006) Peranan saksi korban kejahatan dalam tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan ( studi kasus di Polresta Surakarta ). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (235Kb)

    Abstract

    Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, pada saat ini sedang giat-giatnya memacu pembangunannya di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta memberikan hasil dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 yaitu Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya tentu telah dirasakan oleh rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Semua itu tentu tidak akan tercapai dan berjalan efektif serta lancar tanpa peran serta aktif dari segala lapisan masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Masyarakat di dalam usahanya untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan memerlukan situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam arti bahwa hukum-hukum yang berlaku di negara ini ditaati dan dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat sebab apabila anggota masyarakat telah merasakan ketenteraman dalam hidupnya maka mereka akan dapat berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu perlu diadakan pembangunan dengan memperhatikan kesadaran dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang. Modernisasi teknologi informasi ternyata memberikan dampak positif maupun negatif di kalangan masyarakat. Dampak positifnya tentu kita akan mudah mendapatkan informasi sehingga kita dapat selalu mengikuti perubahan, baik itu yang terjadi mulai dari pelosok tanah air hingga ke segala penjuru dunia. Akan tetapi modernisasi ini juga memberikan dampak negatif jika masyarakat tidak mampu menyaring segala informasi yang diterimanya. Berikut adalah contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, dalam hal ini adalah televisi yang antara lain adalah adanya tayangan-tayangan yang mengarah kepada pornografi maupun gaya hidup yang amoral. Hal tersebut ditengarai sebagai pemicu meningkatnya tindak pidana asusila di masyarakat, terutama tindak pidana perkosaan. Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya karena pengaruh rangsangan lingkungan, seperti film atau gambar-gambar porno dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997: 180). Paparan itu menyangkut derita korban yang cukup komplikatif, bukan hanya berkaitan dengan fisik, namun juga psikologis dan sosial. Kasus kebiadaban yang menimpanya telah merenggut harkat dirinya dan dapat membuatnya seperti sosok manusia yang tidak berguna lagi di tengah-tengah masyarakat. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat atau pihak- pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001: 82-83). Ditengarai, sebagian besar korban perkosaan lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menimpanya ke aparat kepolisian. Angka statistik jumlah perkosaan yang tercatat di kepolisian, besar kemungkinan adalah angka minimal. Di luar itu, diduga masih banyak kasus-kasus perkosaan lain yang tidak teridentifikasi. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka, kalaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Bahkan, tidak mustahil kalau mencoba menuntut keadilan, justru mereka terpaksa mengalami kembali “perkosaan baru” yang tak kalah sadis (Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, 1996: 15). Pendapat itu mengungkap mengenai nasib korban yang dihadapkan pada situasi eksklusif, serba membatasi diri dari pergaulan dengan sesama terutama kaum laki-laki karena dirinya sudah merasa tercemar, tidak berharga lagi di mata masyarakat yang memuja kesucian dalam pengertian keperawanan (virginitas). Selain itu, korban juga tidak berusaha mengadukan kasus yang menimpanya kepada pihak yang berwajib karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Di samping takut untuk diminta mengungkap ulang atau mendeskripsikan kasus yang menimpanya, juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani penderitaannya. Hal itu seperti dipaparkan Eko dan Suparman berikut: “Penderitaan korban kian bertambah karena dalam proses peradilan pidana, korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini adalah saksi korban sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah-olah tidak dimanusiakan. Dia hanya merupakan saksi yang hanya penting guna memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dijadikan barang bukti guna mendapatkan visum et repertum untuk membuktikan kesalahan pelaku bahwa kejahatan perkosaan itu benar-benar dilakukan terdakwa. Segala keperluan korban dari sejak kejadian hingga proses peradilan harus ditanggung sendiri. Korban harus menanggung biaya perawatan dan pengobatan sendiri apabila akibat perkosaan, dia menjadi sakit. Korban harus menanggung ongkos perjalanan sendiri dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan. Dari sisi ini, jelas posisi korban sangat tidak menguntungkan, bilamana dibandingkan dengan posisi pelaku” (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997: 194-195). KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban kejahatan perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar. Seringkali terjadi, keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah rasa takut berkepanjangan, tidak berdaya dan kecewa karena tidak diberikan perlindungan yang cukup. Perjalanan penderitaan yang panjang dalam proses peradilan pidana, lebih banyak berakhir dengan kepedihan. Hukuman yang dijatuhkan hakim atas pelaku perkosaan terlampau ringan jika dibandingkan dengan trauma yang diakibatkan oleh perkosaan itu dalam kehidupan korban sepanjang hayat. Kejahatan perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yaitu “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun“. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun hanya menjadi sederetan kata-kata di dalam KUHP, karena rata-rata hakim menjatuhkan pidana kepada pemerkosa berkisar lima bulan hingga dua tahun penjara. Penjatuhan pidana yang relatif ringan, sebagaimana yang sering kita dengar pada praktek peradilan selama ini dikhawatirkan akan membuat pelaku tidak takut atau tidak jera untuk melakukan kejahatan perkosaan itu lagi dan juga tidak dapat dijadikan peredam terhadap makin maraknya kasus perkosaan (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997: 196-197). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ternyata korban memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan suatu kasus tindak pidana perkosaan sebab tanpa dukungan dari korban, nampaknya aparat penyidik akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan, bahkan mungkin saja kasus tersebut tidak akan dapat diproses. Oleh karena itulah maka perlu dicari suatu upaya agar dapat mengajak korban untuk berperan aktif dalam proses penyidikan sehingga diharapkan keterangan-keterangannya akan dapat menyingkap siapa pelaku tindak pidana perkosaan tersebut. Sulit diingkari bahwa sampai saat ini posisi saksi korban, yaitu korban yang sekaligus menjadi saksi ternyata hanya dipandang sebagai alat yang dapat memperkuat aparat penegak hukum tertentu. Saksi korban belum dilihat sebagai manusia yang memerlukan perlindungan, tetapi justru dieksploitasi untuk mendukung suatu keputusan yang dikatakan adil. Keadaan yang demikian ini tentunya tidak dapat dibiarkan berlangsung terus-menerus. Ketentuan mengenai perlindungan bagi saksi korban perlu segera dibentuk. Adanya ketentuan semacam ini akan menunjukkan betapa pentingnya peranan saksi korban dalam proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap saksi korban akan memberikan kepercayaan bahwa saksi korban tidak akan terancam oleh siapa pun, baik ketika ia melaporkan maupun memberikan kesaksian atas tindakan pidana perkosaan yang ia alami (Hasil Penelitian Perlindungan Saksi, 2000: 4-6). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik ingin mengungkapkan seberapa jauh peranan dan perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam tindak pidana perkosaan beserta hambatan-hambatannya selama proses penyidikan. Oleh karena itu penulis ingin memilih judul “PERANAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)“.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Ferdintania Wendi
    Date Deposited: 25 Jul 2013 16:21
    Last Modified: 25 Jul 2013 16:21
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/2456

    Actions (login required)

    View Item