SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANG PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010)

Priono, Agus (2016) SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANG PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (733Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK AGUS PRIONO. S351308003, SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010), TESIS : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sanksi pidana terhadap Notaris dalam kasus turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik, dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal, dengan memakai konsep hukum yang ke-3, lokasi penelitian adalah di Perpustakaan . Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi kasus. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana/pemidanaan terhadap Notaris (San Smith) sebagai berikut : Dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana/pemidanaan terhadap Notaris San Smith, SH., sebagai berikut : Terdakwa bersama-sama (turut serta) dengan Tony Wijaya untuk bersengkongkol membuat akta otentik yang isinya seolah-olah sesuai dengan kenyataan/ kebenaran. Perbuatan itu dilakukan dengan cara merubah site plan / gambar / denah tanah yang tidak sesuai dengan yang ada pada akta otentik sebelumnya yaitu nomor 138 yang dibuat dihadapan Notaris Roosmidar SH. Penerapan saksi pidana / pemidanaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/PID/2010, tanggal 29 Juni 2010 tidak tepat , karena ketentuan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Dalam kasus ini Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (turut serta menyuruh melakukan) sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut, akan tetapi notaris hanya orang yang disuruh melakukan “. Kata menyuruh dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak/ keinginan/ niat itu hanya ada pada orang yang menyuruh (pelaku / subyek) sedangkan orang yang disuruh tidak ada kehendak/ niat untuk memasukkan keterangan palsu dan tidak ada hal yang menguntungkan bagi Notaris. Implikasi yang dapat ditimbulkan penerapan sanksi pidana yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum hakim yang tepat, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan dan perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun pada Notaris, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap profesi Notaris. Perlu pemahaman persepsi aparat penegak hukum tentang tugas dan fungsi Notaris dalam pembuatan akta otentik , perlu adanya tambahan pengetahuan dan pemahaman penerapan hukum pidana/sanksi pidana bagi Notaris melalui penataran, pelatihan dan sebagainya. Kata kunci : Sanksi Pidana, Turut Serta Menyuruh, Notaris.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: bibid widodo
    Date Deposited: 11 Apr 2016 14:43
    Last Modified: 11 Apr 2016 14:43
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/24518

    Actions (login required)

    View Item