ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN BEBAS DARI SEGALA DAKWAAN DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg)

ROHADI, NUR (2016) ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN BEBAS DARI SEGALA DAKWAAN DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (378Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengenalisis proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai dengan prinsip UU Tipikor dan KUHAP. 2) Mengenalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dalam perkara sudah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian berupa preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum menggunakan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum dengan logika deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa: Proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi dalam putusan No.78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan, terutama alat bukti keterangan ahli dihadirkannya oleh penasihat hukum terdakwa pada persidangan korupsi pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP salah satunya Pasal 1 butir 28 KUHAP tentang pengertian keterangan ahli. Implikasi keterangan ahli pada persidangan kasus korupsi pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen signifikan terhadap pembuktian dakwaan oleh penuntut umum, terbukti dengan dipergunakannya keterangan ahli yang mematahkan konstruksi yuridis penuntut umum sehingga dakwaan primair tidak terpenuhi dan dituntut dengan dakwaan subsidair, atas tuntutan tersebut kemudian terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tipikor Semarang. Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan bebas dari segala dakwaan dalam perkara korupsi putusan No.78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg yaitu didasarkan pada unsur-unsur dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang tidak terpenuhi, sehingga hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Kata Kunci: Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Putusan Bebas

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: satria mahendra
    Date Deposited: 10 Apr 2016 18:52
    Last Modified: 10 Apr 2016 18:52
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/24426

    Actions (login required)

    View Item