LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN ABSENTEE BAGI AHLI WARIS PENERIMA WARISAN TANAH PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN ( Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961)

RIYANTO, SLAMET (2016) LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN ABSENTEE BAGI AHLI WARIS PENERIMA WARISAN TANAH PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN ( Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (292Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK SLAMET RIYANTO, NIM S. 351308053, “LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN ABSENTEE BAGI AHLI WARIS PENERIMA WARISAN TANAH PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN ( Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 khususnya terhadap ahli waris penerima warisan tanah pertanian absentee ( studi kasus di kantor pertanahan kabupaten klaten)” Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya merupakan jenis penelitian doktrinal dan eksplanatoris. Penelitian doktrinal maksudnya penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) tentang perundangan yang mengatur tentang ketentuan bidang pertanahan khususnya peraturan tentang tanah absentee, yang selanjutnya akan di cocokan atau di sinkronkan dengan penerapanya dalam kehidupan masyarakat atau fakta yang terjadi dilapangan mengenai situasi-situasi, kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 khususnya terhadap ahli waris penerima warisan tanah pertanian absentee ( studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten)” Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 khususnya pasal 3c ayat 1 dalam prakteknya dilaksanakan lebih lanjut dengan adanya persyaratan tambahan yaitu seperti tercantum dalam pasal 99 PMNA / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya berkaitan dengan tanah absentee bagi ahli waris penerima tanah sawah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, maka Kantor Pertanahan Kabuapten Klaten , terhadap penerimaan pendaftaran tanah absentee bagi ahli waris penerima tanah sawah dilaksanakan dengan cara membuat Pertimbangan Landreform Dalam Rangka Peralihan hak atas tanah pertanian berdasarkan pembagian hak bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melalui pertimbangan Landreform dalam rangka peralihan hak atas tanah pertanian berdasarkan pembagian hak bersama. mengalami kesulitan dalam hal melakukan monitoring pelaksanaan ketentuan Pasal 99 PMNA/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. Bahkan sampai sekarang sanksi apabila masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan persyaratan pertimbangan Landreform dalam rangka peralihan hak atas tanah pertanian berdasarkan pembagian hak bersama dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten supaya tanah hak milik yang terkena absentee untuk dialihkan kepada ahli waris yang terletak di wilayah hukum tanah sawah tidak pernah ada Kata Kunci : penerapan hukum , pertanian ,Absentee, Ahli Waris

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: faizah sarah yasarah
    Date Deposited: 27 Mar 2016 17:18
    Last Modified: 27 Mar 2016 17:18
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/24006

    Actions (login required)

    View Item