WEWENANG PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Kurniawan, Dody Bagus (2015) WEWENANG PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (641Kb) | Preview

    Abstract

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah kota Surakarta, untuk mengelola sampah sebagai salah satu bentuk sasaran pembangunan daerah yakni kebersihan kota. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh, berkesinambungan, penanganan dan pengurangan volume sampah. Namun didalam prakteknya, pengelolaan sampah ini sangat sulit mengikuti perkembangan dan kompleksitas pelayanan yang harus di lakukan oleh pemerintah daerah. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang pemerintah kota Surakarta dalam pengelolaan sampah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan mengetahui kendalakendala apa saja dan cara mengatasi kendala tersebut dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah kota Surakarta terkait pengelolaan sampah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, Jenis data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi bahan pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan model analisis interaktif. Lokasi Penelitian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta Hasil penelitian menunjukan bahwa wewenang pemerintah kota Surakarta dalam pengelolaan sampah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang terdiri dari kewenangan mengatur pengelolaan sampah terdiri : penampungan, pengangkutan dan pembuangan, menjalin kerjasama dengan mitra, memberikan perizinan kepada usaha pengelolaan sampah, melakukan penarikan retribusi, penegakan peraturan daerah yang terdiri : penyidikan, pemberian sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan dan pengawasaan, penetapan lokasi TPS, pemberian kompensasi warga, melakukan pemantauan dan evaluasi, dan menyelenggarakan tanggap darurat. Kata Kunci : Pemerintah Kota Surakarta, Pengelolaan Sampah

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Muhammad Naufal Indriatmoko
    Date Deposited: 27 Feb 2016 13:01
    Last Modified: 27 Feb 2016 13:01
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/23804

    Actions (login required)

    View Item