Analisis Pelaksanaaan Peralihan Hak Ulayat Menjadi Hak Perseorangan Di Suku Jautunyi-Ormu Kota Jayapura

YOAFIFI, RITTA (2016) Analisis Pelaksanaaan Peralihan Hak Ulayat Menjadi Hak Perseorangan Di Suku Jautunyi-Ormu Kota Jayapura. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (586Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Nama Ritta Yoafifi. Nim. S351308049. Penulisan tesis ini berjudul : Analisis Pelaksanaaan Peralihan Hak Ulayat Menjadi Hak Perseorangan Di Suku Jautunyi-Ormu Kota Jayapura. Tujuan penelitiaan dan Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai peralihan tanah hak ulayat menjadi hak perseorangan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana prateknya yang terjadi dalam suku Jautunyi-Ormu. Untuk mengetahui bagaimana kontruksi hukum peralihan hak ulayat ke hak perseorangan yang terjadi di suku Jautunyi Ormu. Untuk mengetahui akibat hukum bila dalam peralihan tanah hak ulayat menjadi hak perseorangan tidak melibatkan Notaris-PPAT. Motode penelitiaan yang digunakan adalah metode pendekan empiris (non doktrinal) dengan spesifikasi deskritif analisis. Data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh melalui wawancara dan data sekunder yaitu melalui study kepustakaan yang di peroleh dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.Teknik analisis data, penulis mengunakan metode kualitatif untuk menjawab isu hukum dalam penelitiaan ini. Kesimpulan dari hasil penelitian pelaksanaan peralihan hak ulayat menjadi hak perseorangan yang terjadi di suku Jautunyi-Ormu yaitu: Proses peralihan hak ulayat menjadi hak perorangan yang seharusnya mengunakan ketentuan hukum Nasional dengan cara melepaskan hak ulayat ke negara kemudian dimohonkan haknya oleh pihak yang memerlukan tanah sama sekali tidak diterapkan dalam suku Jautunyi- Ormu. Dalam prateknya suku-Jautunyi Ormu membuat aturan adat sendiri tentang proses peralihan hak ulayat menjadi hak perorangan yang secara umum masih tejadi di bawah tangan. Masyarakat adat berangapan tanah hak ulayat adalah hak kekuasaan masyarakat adat yang telah ada sejak zaman dulu dan diwariskan oleh nenek moyang mereka sebelum pemerintah Republik Indonesia terbentuk. Kontruksi hukum Peralihan hak ulayat ke hak perseorangan sekalipun beralih tetapi hubungan hukum masih ada antara masyarakat hukum adatkedua dengan tanah hak ulayatnya, artinya hak ulayatnya tidak terlepas sama sekali karena masih ada kewajiban –kewajiban yang harus dipenuhi pihak pemakai tanah. Kewajiban-keajiban dimaksud sengaja dibuat agar suku Jautunyi-Ormu masih mempunyai ikatan dengan tanah hak ulayat, dengan sendirinya masyarakat hukum adatpun tidak kehilangan bagian hak ulayatnya yang melambangkan eksistensi keberadaanya. Akibat hukum peralihan hak ulayat ke hak perseorangan yang dilakukan dibawah tangan tanpa akta PPAT tetaplah sah, bila memenuhi syarat materiil dan juga syarat perjanjian yang terdapat dalam KUHPERDATA Pasal 1320. Konsekuensinya Pembeli hanya menguasai tanahnya secara fisik tetapi pembeli tidak dapat membuktikan kepemilikan secara yuridis sebagaimana diinginkan dalam hukum tanah Nasional. Kata kunci : Peralihan, Hak Ulayat, Hak Perorangan.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: faizah sarah yasarah
    Date Deposited: 25 Feb 2016 14:25
    Last Modified: 25 Feb 2016 14:25
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/23786

    Actions (login required)

    View Item