PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DAN PENJUAL BIDANG TANAH TERTENTU BESERTA BANGUNAN RUMAH MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN

ARIFIN, HANI (2016) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DAN PENJUAL BIDANG TANAH TERTENTU BESERTA BANGUNAN RUMAH MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (94Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Hani Arifin.S 351208018. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Perumahan Melalui Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan. 2015. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan penelitian penulis tesis ini adalah 1)Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan jual beli bidang tanah tertentu beserta bangunan rumah melalui perjanjian bawah tangan 2)Untuk mengetahui perlindungan hukum penjual dan pembeli bidang tanag tertentu beserta bangunan rumah melalui perjanjian dibawah tangan 3)Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli dan penjual apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi Penelitian ini merupakan penelitian diagnostik yang mengkaji konsep hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Spesifikasi didalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah nondoktrional, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Berdasarkan hasil dan pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli rumah dibawah tangan adalah karena Kekurangpahaman pelaku transaksi baik penjual maupun pembeli tanah mengenai ketentuan hukum yang berlaku; berdasar rasa saling percaya antara penjual dan pembeli dan ketidaktahuan atas hak-hak dan kewajiban selaku penjual dan pembeli tanah; belum mempunyai biaya untuk pendaftaran peralihan haknya dan prosesnya cepat dan mudah. perlindungan hukum terhadap pembeli rumah yang dilakukan secara di bawah tangan, hanya dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan hukum pada pengadilan negeri, untuk mengesahkan proses jual beli dibawah tangan tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi wanprestasi atas PPJB telah diatur menurut ketentuan ganti rugi dalam KUHPerdata pada dasarnya tidak jauh berbeda antara ganti rugi yang disebabkan oleh karena wanprestasi atau karena perbuatan hukum hanya saja dalam perbuata melanggar hukum dikenal adanya gugatan materiil. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Perjanjian bawah tangan, Perumahan

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: fransiska siska meilani
    Date Deposited: 30 Jan 2016 11:34
    Last Modified: 30 Jan 2016 11:34
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/23534

    Actions (login required)

    View Item