Analisis Kewenangan Hakim Konstitusi Dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang SUmber Daya Air

ABDURRACHMAN, ARYOKO (2016) Analisis Kewenangan Hakim Konstitusi Dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang SUmber Daya Air. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (180Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Aryoko Abdurrachman. E0011044. 2015 Analisis Kewenangan Hakim Konstitusi Dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sumber Daya Air). Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu untuk mengetahui apakah asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sudah diterapkan pada putusan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan yaitu: Pertama, landasan yuridis kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai makna bahwa apapun perkara yang dihadapkan pada pengadilan, maka hakim konstitusi sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman di pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Jelas atau tidaknya hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, hakim konstitusi tetap harus mengali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sudah diterapkan pada putusan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Hal ini dapat dilihat dari isi putusan yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dimana putusan tersebut mencerminkan rasa dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Kata Kunci: Hakim konstitusi, penafsiran, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: fransiska siska meilani
    Date Deposited: 26 Jan 2016 16:06
    Last Modified: 26 Jan 2016 16:06
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/23146

    Actions (login required)

    View Item