PENGABAIAN PASAL 182 AYAT (4) KUHAP JO. PASAL 197 AYAT (1) KUHAP OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MARTAPURA SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUSKANNYA

FARAH, ALIFIA NUR (2016) PENGABAIAN PASAL 182 AYAT (4) KUHAP JO. PASAL 197 AYAT (1) KUHAP OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MARTAPURA SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUSKANNYA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (1448Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK ALIFIA NUR FARAH. E0011016. 2015. PENGABAIAN PASAL 182 AYAT (4) KUHAP JO PASAL 197 AYAT (1) KUHAP OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MARTAPURA SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUSKANNYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 433 K/PID/2013). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengabaian Pasal 182 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP oleh Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang dijadikan sebagai alasan kasasi Penuntut Umum dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan kasasi terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan KUHAP. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data yang sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah keliru dalam menjatuhkan putusan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah jelas memperlihatkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam menjatuhkan putusan tidak didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Maka pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah mengabaikan alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang seharusnya putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP karena putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan permohonan kasasi merupakan pembebasan tidak murni serta alasan pengajuan kasasi ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Hasil penelitian ini diharapkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan hendaklah mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun yang dihadapkan pada realitas eksternal maupun internalnya dan agar Pengadilan Tinggi lebih cermat dan hati-hati dalam memberikan putusan pidana terhadap Terdakwa karena jika salah dalam memberikan putusan pemidanaan, maka dapat menciderai rasa keadilan bagi hukum maupun masyarakat. Kata kunci: pengabaian, putusan lepas, alasan kasasi, pertimbangan hakim.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: fransiska siska meilani
    Date Deposited: 26 Jan 2016 15:27
    Last Modified: 26 Jan 2016 15:27
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/23132

    Actions (login required)

    View Item