PERAN PRESIDEN DALAM PENGISIAN JABATAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP CHECK AND BALANCES

PRATAMA, YOSEDO (2016) PERAN PRESIDEN DALAM PENGISIAN JABATAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP CHECK AND BALANCES. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (64Kb) | Preview

    Abstract

    Yosedo Pratama, E0011338. 2014. PERAN PRESIDEN DALAM PENGISIAN JABATAN KEPALA KEPOLISAN NEGARA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT DITINJAU DARI PRINSIP CHECK AND BALNCES. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiapa saja yang menjadi peran Presiden dalam pengisain jabatan Kepala Kepolisan Negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara yang ditinjau dari prinsip check and balances Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder . Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode interpretasi. Peran Presiden dalam pengisian jabatan Kapolri diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indoensia. Dalam pengisian jabatan Kapolri, tidak hanya Presiden saja yang mempunyai wewenang, tetapi ada lembaga lain yang juga berwenang untuk pengisian jabatan Kapolri, yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Peran Presiden dalam pengisian jabatan Kapolri menimbulkan suatu kerja sama antara dua lembaga negara, hal ini tentunya menyebabkan timbulnya prinsip check and balances antara dua lembaga negara yaitu eksekutif dan legislatif. Prinsip check and balances dalam pengisian jabatan Kapolri tentunya sangat diperlukan dalam negara demokrasi,mengingat peran kepolisan yang sangat besar bagi keamanan dan ketertiban dalam bernegara sehingga perlunya dua lembaga negara yang saling bekerjasama dalam pengisan jabatan kepala kepolisan negara. Kata kunci: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Jabatan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: fransiska siska meilani
    Date Deposited: 26 Jan 2016 14:59
    Last Modified: 26 Jan 2016 14:59
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/23123

    Actions (login required)

    View Item