IMPLIKASI YURIDIS PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM MASA JABATANNYA SEBAGAI KEPALA DAERAH DARI PARTAI PENGUSUNGNYA (Studi kasus Pengunduran Diri Basuki Tjahaja Purnama dari Partai GERINDRA)

JACINDA, THALITA (2016) IMPLIKASI YURIDIS PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM MASA JABATANNYA SEBAGAI KEPALA DAERAH DARI PARTAI PENGUSUNGNYA (Studi kasus Pengunduran Diri Basuki Tjahaja Purnama dari Partai GERINDRA). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (1026Kb) | Preview

    Abstract

    THALITA JACINDA, E0011311. 2015. IMPLIKASI YURIDIS PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM MASA JABATANNYA SEBAGAI KEPALA DAERAH DARI PARTAI PENGUSUNGNYA (Studi Kasus Pengunduran Diri Basuki Tjahaja Purnama dari Partai GERINDRA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian hukum ini merupakan hasil analisa tentang implikasi yuridis pengunduran diri anggota partai politik dalam masa jabatannya sebagai kepala daerah dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis terhadap kasus pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta dari partai GERINDRA menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta pernjabaran ketentuan dan persyaratan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Setiap partai politik dalam AD/ART-nya mengatur mekanisme pengunduran diri seseorang dari keanggotaan organisasinya. Dengan kata lain, pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama dari partai GERINDRA merupakan hak politik yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 4 ayat (1) huruf a ART Partai GERINDRA Tahun 2012 tentang sebab berakhirnya keanggotaan yakni mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. Selain itu, tidak ada aturan yang menegaskan bahwa pengunduran diri kepala daerah dari partai pengusungnya harus diikuti dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai kepala daerah. Kata kunci: pilkada, kepala daerah, Gubernur, Ahok, GERINDRA, partai, politik

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: fransiska siska meilani
    Date Deposited: 26 Jan 2016 12:55
    Last Modified: 26 Jan 2016 12:55
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/23101

    Actions (login required)

    View Item