Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

KINANTI, ARMANDA DIAN (2016) Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (138Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Armanda Dian Kinanti. 2015. E0011041. KEWENANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DALAM PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan BPJS baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan kewenangannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta mekanisme pengelolaan atas Dana Jaminan Sosial tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis deduktif. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS sebagai badan pengelola untuk pembayaran manfaat kepada peserta. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan bahwa BPJS sebagai badan pengelola berwenang untuk mengelola Dana Jaminan Sosial dalam bentuk investasi. Namun dalam Undang-Undang tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai pengelolaan atas Dana Jaminan Sosial tersebut. Hasil penelitian ini ialah bahwa bentuk investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan aset jaminan sosial disebutkan terdapat perbedaan investasi antara BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dimana BPJS Kesehatan hanya melakukan investasi jangka pendek berupa deposito sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melakukan investasi jangka panjang yang terdiri dari deposito, surat utang korporasi, saham, reksadana, efek, real estate, repurchase agreement, penyertaan langsung, tanah bangunan atau tanah dengan bangunan, serta obligasi daerah. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial yang dilakukan BPJS dilakukan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Adanya kewenangan yang dimiliki BPJS dalam mengelola Dana Jaminan Sosial tersebut secara langsung menimbulkan beban pertanggungjawaban, dimana ketika terjadi kesalahan dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial maka Direksi yang dibebani tanggung jawab. Kata kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Jaminan Sosial, dan investasi

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: faizah sarah yasarah
    Date Deposited: 20 Jan 2016 08:20
    Last Modified: 20 Jan 2016 08:20
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/22924

    Actions (login required)

    View Item