PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURAKARTA (STUDI PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA)

KURNIAWATI, ANGGAR (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURAKARTA (STUDI PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (535Kb) | Preview

    Abstract

    Anggar Kurniawati, E0011022 2015. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURAKARTA (Studi Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen ( studi kepustakaan) dan wawancara dengan Teknik analisis data menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak korban khususnya anak korban kekerasan seksual, yaitu melalui UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan di Kota Surakarta melalui Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam pelaksaannya khusus mengenai anak korban kekerasan seksual PTPAS dibantu oleh Yayasan KAKAK dan Yayasan ATMA. Pelayanan yang diberikan berupa palayanan medis, psikologis/mental dan ekonomi, sesuai dengan apa yang diatur dalam uu. Pendampingan diberikan dari awal sampai tuntas, dimana keadaan korban dapat kembali lagi kemasyarakat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Segala biaya yang ditimbulkan dari adanya pendampingan tersebut tidak dibebankan kepada korban, segala hal menyangkut kebutuhan korban diberikan secara gratis. Anggaran yang timbul dari pendampingan dilaporkan ke PTPAS dan biaya ditanggung oleh PTPAS. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Seksual, dan PTPAS

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: fransiska siska meilani
    Date Deposited: 19 Jan 2016 14:08
    Last Modified: 19 Jan 2016 14:08
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/22883

    Actions (login required)

    View Item