PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA KINTAMANI BALI

DAMAITU, EMANUEL RAJA (2016) PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA KINTAMANI BALI. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (68Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini mengkaji tentang manfaat perlindungan hukum indikasi geografis kopi arabika kintamani bali bagi masyarakat yang berada di kawasan indikasi geografis kintamani sebagai salah satu upaya pembangunan perekonomian daerah dan nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau non doktrinal dalam sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian diagnoistik. Penelitian ini menggunakan konsep hukum Soetandyo yang ke empat dengan pendekatannya adalah pendekatan fenomenologi dengan dua jenis data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum indikasi geografis kopi arabika kintamani bali tidak memberikan manfaat kepada masyarakat kintamani khususnya masyarakat Desa Belantih kecamatan Kintamani. Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah pemerintah daerah yang tidak peduli pada saat harga kopi arabika menurun drastis dengan membeli kopi milik petani. Sehingga banyak warga Desa Belantih yang lebih memilih untuk menanam jeruk dan menyewakan lahannya. Faktor berikutnya penggunaan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali tidak sampai pada rantai produksi terakhir yaitu pemasaran kepada konsumen hanya sampai pada pengiriman biji kopi olah basah kepada mitra dagang. Dasar hukum indikasi geografis yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 dan PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis tidak didasari pada sistem adaptasi masyarakat di Indonesia yang bersifat komunalistik dan gotong royong melainkan lebih mengarah pada perjanjian internasional yang bertolak belakang dengan sifat komunalistik masyarakat Indonesia. Implikasi dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum indikasi geografis akan memberika manfaat yang sangat besar kepada masyarakat yang berada pada kawasan indikasi geografis apabila ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan juga pembaruan dasar hukum indikasi geografis yang lebih mengacu kepada budaya masyarakat Indonesia dengan sistem adaptasinya.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: fransiska siska meilani
    Date Deposited: 18 Jan 2016 12:09
    Last Modified: 18 Jan 2016 12:09
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/22861

    Actions (login required)

    View Item