FORMULASI PENGATURAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DITINJAU DARI PELAKSANAAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XII/2014)

Dewanty, Yudith Fitri (2015) FORMULASI PENGATURAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DITINJAU DARI PELAKSANAAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XII/2014). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (1455Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pelanggaran Pilpres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, kualifikasi pelanggaran Pilpres yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, serta formulasi yang ideal mengenai pengaturan pelanggaran Pilpresyang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan pelanggaran Pilpres dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 belum merumuskan bentukbentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga saat terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pilpres 2014, penilaian mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif saat ini hanya didasarkan pada yurisprudensi putusan PHPU Kepala Daerah terdahulu dan Tafsir Konstitusi yang antara lain menyebutkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah berupa manipulasi syarat administratif pencalonan, politik uang, politisasi birokrasi, kelalaian petugas dan/atau penyelenggara Pemilu, manipulasi suara, adanya ancaman/intimidasi, dan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu. Sehingga formulasi ideal pelanggaran Pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif meliputi jenis pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan kualifikasi telah dilakukan oleh aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilu secara struktural, direncanakan secara matang, sistemik dan memiliki dampak yang masif serta tidak sporadis. Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut guna pembangunan ilmu Hukum Tata Negara serta memberikan sumbangan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan suatu formulasi yang ideal mengenai pelanggaran Pilpres yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif guna mewujudkan Pemilu yang berintegritas Kata kunci : formulasi, pemilu, terstruktur sistematis masif.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Inang S H
    Date Deposited: 13 Jan 2016 23:11
    Last Modified: 13 Jan 2016 23:11
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/22759

    Actions (login required)

    View Item