PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK (STUDI DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)

Widagdo, Sulistyanto (2015) PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK (STUDI DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (1048Kb) | Preview

    Abstract

    SULISTYANTO WIDAGDO. E0011305. PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK (STUDI DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAN MAHKAMAH AGUNG). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2015. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut terhadap pelanggaran pemalsuan merek yang terjadi di Indonesia dan apakah sanksi pidana dalam Undang-Undang tersebut dapat menekan angka pertumbuhan merek palsu. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif dan dengan metode kualitatif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, buku, dan laporan-laporan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Berikutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa penegakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap pelanggaran pemalsuan merek dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dirjen HKI dan dilihat dari Hakim dalam memutus perkara yang penulis peroleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut data yang penulis temukan dalam penelitian, dapat dilihat bahwa sanksi pidana dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum bisa menekan angka pertumbuhan merek palsu. Hal ini dikarenakan masih besarnya intensitas pemalsuan atau pelanggaran merek. Berikutnya dilihat dari putusan juga belum dirasakan memberikan efek jera, sebab sanksi dari putusan tersebut jauh dari sanksi maksimal dan masih terkesan ringan. Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Merek

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Inang S H
    Date Deposited: 12 Jan 2016 23:19
    Last Modified: 12 Jan 2016 23:19
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/22741

    Actions (login required)

    View Item