PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SECARA IN ABSENTIA TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 15-K/PM.II-10/AD/IV/2014)

, WULANDARI (2016) PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SECARA IN ABSENTIA TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 15-K/PM.II-10/AD/IV/2014). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (189Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK WULANDARI. 2015. E0011332. PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SECARA IN ABSENTIA TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DENGAN PEMBERATAN(Studi Putusan Nomor: 15-K/PM.II-10/AD/IV/2014).Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan secara in absentiaterhadap Terdakwa pelaku tindak pidana desersi dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 15-K/PM.II-10/AD/IV/2014. Serta untuk mengetahui kesesuaian Pasal 141 ayat (10), Pasal 143 Jo Pasal 115 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tanpa hadirnya Terdakwa dan saksi-saksi yang dibacakan keterangannya dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 15-K/PM.II-10/AD/IV/2014. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer danbahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum mengunakan metode deduksi silogisme. Berdasarkan hasilpenelitian dalampembahasan, mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tanpa hadirnya Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer Semarang II-10 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam kasus tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dengan pemberatan yang diadili dalam peradilan in absentia. Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya sudah sesuai dengan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Jo Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merupakan aspek-aspek Pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan secara in absentia terhadap pelaku tindak pidana desersi. Kata Kunci :Desersi, In Absentia, Pertimbangan Hakim

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: fransiska siska meilani
    Date Deposited: 05 Jan 2016 14:29
    Last Modified: 05 Jan 2016 14:29
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/22657

    Actions (login required)

    View Item