DOMINASI POLITIK DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus Formulasi Kebijakan RPJMD Kota Batu, Jawa TimurTahun 2012-2017)

Wijayanto, Purbayanti Kusuma (2013) DOMINASI POLITIK DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus Formulasi Kebijakan RPJMD Kota Batu, Jawa TimurTahun 2012-2017). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (953Kb) | Preview

    Abstract

    Purbayakti Kusuma Wijayanto. S241108008. 2013. Dominasi Politik dalam Formulasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Formulasi Kebijakan RPJMD Kota Batu, Jawa Timur Tahun 2012-2017).Tesis. Pembimbing I : Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si; Pembimbing II : Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si. Program Studi Magister Administrasi Publik. Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis aspek administrasi dan dominasi politik dalam formulasi kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012- 2017.Selain itu juga untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab dari dominasi politik yang terjadi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.Data bersumber dari data primer yang diperoleh melalui pengamatan partisipasi dan wawancara, dan data sekunder melalui beberapa dokumen terkait.Validasi data menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis model interaktif dari Miles dan Huberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 cenderung bukan merupakan kematangan dalam memahami realitas masalah dan penentuan solusi yang fisibel terhadap realitas masalah, namun lebih banyak dipengaruhi oleh tuntutan para elit, terjadi bias dan preferensi politik, pejabat publik dan birokrat yang hanya sekedar menjalankan kebijakan, serta masyarakat yang tidak memiliki informasi yang baik tentang kebijakan RPJMD yang ditetapkan.Juga kecenderungan terjadi dominasi politik yang diindikasikan dengan adanya dominasi walikota dan penasehatnya dalam proses kebijakan, pembuatan keputusan oleh elit bisnis dengan konsekuensi publik yang penting, pembuatan aturan dan pengambilan keputusan oleh birokrat dengan masukan dari klien, pembuatan kebijakan oleh pembuat peraturan perundangan yang dibatasi oleh konstituennya, dan pembentukan opini publik melalui media massa.Kecenderungan dominasi politik disebabkan oleh faktor konsensus terhadap kekuasaan yang telah menjadi budaya masyarakat, birokrasi dan politik, ketidakberdayaan aparatur pemerintah daerah, dan sistem atau tatacara penyusunan RPJMD. Kata kunci : formulasi, kebijakan, elit, dominasi, politik.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Administrasi Publik
    Depositing User: Ihwan Ali
    Date Deposited: 04 Jan 2016 14:25
    Last Modified: 04 Jan 2016 14:25
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/22623

    Actions (login required)

    View Item