Sinkronisasi Hukum Ketentuan Surat Pengakuan Utang KUPEDES BRI Tanpa Legalisasi berdasarkan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013

SUKARNO, KARMILA SARI (2015) Sinkronisasi Hukum Ketentuan Surat Pengakuan Utang KUPEDES BRI Tanpa Legalisasi berdasarkan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (186Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Nama : Karmila Sari Sukarno, Nomor Induk Mahasiswa : S.351208023, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, Judul : Sinkronisasi Hukum Ketentuan Surat Pengakuan Utang KUPEDES BRI Tanpa Legalisasi berdasarkan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sinkronisasi hukum dan urgensi ketentuan surat pengakuan utang KUPEDES tanpa legalisasi berdasarkan SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013, permasalah, solusinya dan memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sinkronisasi hukum ketentuan surat pengakuan utang KUPEDES BRI tanpa dilegalisasi Notaris berdasarkan SE NOSE: 25-DIR/ADK/09/2013 merupakan keputusan tepat atau dapat menimbulkan permasalah dalam implementasinya serta apakah urgensi Direksi BRI mengeluarkan kebijakan SE NOSE: 25-DIR/ADK/09/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif tentang sinkronisasi hukum, menggunakan metode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif, menggambarkan kebijakan terkait ketentuan normatifnya serta memberikan jawaban mengenai urgensi hukum surat pengakuan utang kredit KUPEDES tanpa dilegalisasi oleh Notaris dalam SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013. Penelitian ini menyimpulkan sinkronisasi hukum SE NOSE : 25-DIR /ADK/ 09/2013 adalah yang pertama, sinkronisasi secara horisontal yaitu telah selaras dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) BRI, yang kedua sinkronisasi hukum secara vertikal telah selaras dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, selaras dengan PBI Nomor 14/22/PBI/2012, kurang selaras dengan SK Dir.BI No.2 /162/ KEP/DIR, kurang selaras dengan Undang-Undang No.2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004, kurang selaras dengan Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan urgensi surat pengakuan utang tanpa legalisasi KUPEDES BRI yaitu antara lain adalah bagi intern BRI, bagi Debitur serta bagi perbankan nasional. Penelitian ini menyarankan surat pengakuan utang tanpa legalisasi Notaris berdasarkan SE NOSE : 25-DIR /ADK/ 09/2013 perlu dipertimbangkan kembali, dalam mengeluarkan pedoman kebijakan selain meningkatan pelayanan jasa pada masyarakat, tidak mengesampingkan kesehatan bank sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Kata Kunci : Sinkronisasi, Legalisasi, Surat Pengakuan Utang, Urgensi.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: faizah sarah yasarah
    Date Deposited: 24 Dec 2015 17:14
    Last Modified: 24 Dec 2015 17:14
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/22555

    Actions (login required)

    View Item