PERSEPSI WARTAWAN MEDIA CETAK DAN PUBLIC RELATIONS OFFICER (PRO) TERHADAP PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI

Aminah, Siti (2010) PERSEPSI WARTAWAN MEDIA CETAK DAN PUBLIC RELATIONS OFFICER (PRO) TERHADAP PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (4Mb)

    Abstract

    Penelitian yang berjudul “Persepsi Wartawan Media Cetak dan Public Relations Officer terhadap Pemberian Uang Transportasi ” ini berawal dari pengalaman penulis ketika menjalani magang sebagai Public Relations di sebuah perusahaan besar yang memiliki cabang di semarang. Ketika itu penulis menemukan sebuah kejadian yang baru dimana ketika perusahaan tersebut menggelar sebuah event, setelah diadakan konferensi pers, bagian Public Relations selalu mempersiapkan amplop yang menurut PROnya adalah uang transportasi untuk wartawan. Selain itu penulis juga mendapati sebuah kejadian ketika diadakan sebuah acara sosial di perusahaan itu, tidak ada wartawan yang meliput akan tetapi keesokan harinya berita tentang kegiatan tersebut dusah termuat pada sebuah surat kabar. Karena penulis merasa penasaran, maka penulis mencoba menanyakan langsung pada PRO perusahaan itu, dan jawabnya “kita hanya mengirim foto dan informasi singkat tentang acara tersebut, nanti wartawan sudah tau apa yang harus mereka tulis”. Melihat fakta seperti itu, penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana persepsi wartawan media cetak dan PRO perusahaan itu sendiri mengenai uang transportasi tersebut. Apakah pemeberian uang transportasi itu mempunyai pengaruh besar pada independensi wartawan dalam meliput sebuah berita. Selain itu penulis merasa ada sebuah indikasi bahwa terjadi pelanggaran kode etik wartawan dalam hal peliputan dan pemuatan berita yang akhirnya disampaikan pada khalayak. Salah satu kegiatan utama public relations adalah untuk membentuk dan menjaga citra positif perusahaan. Bahkan mengubah pandangan negatif menjadi positif. Oleh karena itu keberadaan pers sangat dibutuhkan oleh PR sebagai media publikasi dan penyebaran informasi. Sedangkan pers juga membutuhkan PR untuk menggali informasi tentang perusahaan yang ditanganinya. Oleh karena itu sudah semestinya kedua pihak tersebut menjalin hubungan baik. Kegiatan menjalin hubungan baik dengan pers atau media massa (Press Relations) adalah upaya untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimal atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan (Jefkins 1995 : 98). Sebagai lembaga media massa, pers diyakini mampu menjadi wahana demokrasi dan demokratisasi. Karena banyak kalangan yang menilai bahwa siapapun yang mampu menguasai media massa maka dia akan memenangkan persaingan. Pers juga dinilai memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini khalayak. Sehingga wartawan mempunyai peranan penting sebagai penyampai informasi. Frank Jefkins menyebut wartawan bisa di undang kapanpun, selalu memberitakan hal-hal negatif, selalu urakan, pintar, membutuhkan berita, kebal hukum, bisa menulis apa saja dan dijuluki manusia sakti yang mampu mengurus apa saja dan menembus rumitnya birokrasi (Abdullah. 2004 : 45). Pada dasarnya wartawan selalu identik dengan pergaulan yang luas. Berbagai kritik tajam tertuju pada wartawan dan semakin mengukuhkan masyarakat bahwa dunia wartawan selalu lekat dengan dunia amplop yang digolongkan dua jenis amplop yaitu amplop sebagai suap dan amplop sebagai uang transportasi. Pengertian Amplop sebagai suap sangat bertolak belakang dengan amplop sebagai uang transportasi. Amplop sebagai suap ini bertujuan agar wartawan tidak menulis berita yang dikonfirmasi karena biasanya perusahaan yang didatangi wartawan memiliki masalah yang jika diberitakan dikhawatirkan akan mengganggu perusahaan. Singkatnya “Wartawan jangan menulis apapun, sebagai imbalannya maka keluarlah amplop ini”. Akan tetapi tidak semua wartawan berani menerima uang suap ini. Selain melanggar kode etik, resiko teguran dari kantor tempat mereka bekerjapun juga sangat besar. Hanya wartawan yang tidak memiliki integritaslah yang mau menerima yang dijuluki wartawan gadungan. Seseorang yang pertama kali berhadapan sengan wartawan sering kebingungan bahwa apakah setiap mengirim press release harus selalu menyediakan amplop? Berapa besar amplop yang harus diberikan? Dan apakah pemberian itu tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik? Apakah jika tidak memberikan amplop wartawan mau memuat publikasi kita? Semua penerbitan pers baik cetak maupun elektronik sangat mengharamkan uang amplop ini karena jika diketahui oleh masyarakat umum, citra media akan sangat tercemar jika terbukti menerima suap. Sangsi wartawan yang menerima suap biasanya sangat keras. Oleh karena itu wartawan akan menolak setiap bentuk amplop suap. Meski demikian tak sedikit oknum yang masih memanfaatkan amplop ini untuk kepentingan pribadinya. Kode etik jurnalistik pasal 5 ayat 4 manyatakan “Penerimaan imbalan atau segala sesuatu janji untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu berita, gambar atau tulisan yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang, sesuatu golongan atau sesuatu pihak dilarang sama sekali”. Amplop berlatar belakang suap ini sebetulnya bukan hanya terjadi dikalangan oknum wartawan, namun bisa pula muncul pada profesi lainnya, dan profesi lain itu pun pasti akan mengecam jika amplop itu bertujuan untuk suap. Sedangkan amplop sebagai uang transportasi dinilai bukanlah sebagai suap, karena pemberiannya tidak ada hubungannya dengan kasus yang dihadapi suatu perusahaan. Uang transportasi ini biasanya diberikan oleh humas perusahaan yang mengundang wartawan dalam sebuah acara jumpa pers. Pemberi uang transport ini memberikan uang secara sukarela dan sudah dianggarkan dalam kepanitiaan, dimaksutkan sebagai ganti bensin atau ongkos pulang pergi dari kantor wartawan menuju tempat jumpa pers ( Abdullah 2004 : 47). Meski demikian tidak semua wartawan bersedia menerima uang transport ini. Selain karena peraturan medianya yang melarang keras, juga karena sikap pribadi si wartawan sendiri yang merasa kurang sreg untuk menerima pemberian ini. Penolakan yang dilakukan wartawan ini disebabkan karena adanya pengertian amplop sebagai suap yang berkonotasi negative dan bisa merendahkan martabat profesi wartawan. Selain itu bagaimanpun juga pemberi amplop ini juga berharap agar informasi yang dia sampaikan bisa dimuat di media si wartawan sehingga ada rasa sungkan jika menerima tapi belum tentu akan memuat. Sehingga muncul beban moral pada diri wartawan yang menerima, karena bagaimanapun dimuat tidaknya sebuah berita adalah wewenang redakturnya, dan wartawan tidak bisa menjamin pemuatan itu. Sehingga mereka memilih tidak menerima amplop dari pada menanggung beban moral. Oleh karena itu humas yang baik adalah humas yang benar-benar tak perlu kecewa dengan pemberian yang ada. Sebab pada awalnya uang tersebut diberikan benar-benar bermaksut sebagai uang transport, bukan uang suap. Akan tetapi pada kenyataannya wartawan tetap mendatangi suatu undangan kendati lembaga itu tidak pernah memberi uang transport. Mereka datang dengan sukarela karena menilai informasi yang akan diberikan benar-benar memiliki nilai berita. Melihat semua kenyataan ini rasanya tidak adik jika menilai negative terhadap para wartawan yang mau menerima uang transport. Dengan honor yang minim, ternyata mereka memiliki semangat mengejar berita yang masih sangat tinggi. Didalam jurnalistik yang dinomorsatukan wartawan atau redaktur adalah berita yang actual, penting, memiliki keluarbiasaan, dan mengandung konflik atau pertentangan. Sedangkan narasumber yang disukai wartawan adalah mereka yang memiliki kredibilitas, tajam dan analitis, kaya dengan data dan informasi mutakhir, berani, berpikir runtut, berwawasan luas, konsisten, paham dengan dunia jurnalistik dan mudah dihubungi. Jika mangamati lebih jauh dilapangan, kasus penerimaan uang transportasi maupun Amplop itu tampaknya dapat berkembang menjadi masalah yang kompleks, karena sudah banyak wartawan pemegang kartu pers yang menggunakan kartunya sebagai alat pencari kekayaan. Jika memang demikian, Independensi wartawan memang patut diragukan. Karena itu, penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana persepsi wartawan media cetak dan PRO terhadap pemberian uang ampop sebagai uang trnasportasi. Wakil dari kalangan pers dalam penelitian ini adalah media cetak yaitu surat kabar. Pemilihan surat kabar sebagai wakil dari pers karena kelebihan surat kabar sebagai salah satu media cetak dibandingkan media elektronik. Kelebihannya adalah pesan yang disampaikan dalam surat kabar dapat terekam atau terdokumentasikan dengan baik. Artinya pesan itu dapat dikaji ulang, dipelajari serta disimpan untuk dibaca kembali dilain kesempatan. Selain itu pembahasan berita atau pesan lebih mendalam dan beragam, sehingga daya persuasinya lebih besar (Efendi 2000 :135).

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Komunikasi
    Depositing User: Budhi Kusumawardana Julio
    Date Deposited: 12 Jul 2013 00:21
    Last Modified: 12 Jul 2013 00:21
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/2248

    Actions (login required)

    View Item