PROGRAM LARASITA (Studi Evaluasi Efektivitas Program Larasita oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terhadap Peningkatan Pelayanan Pertanahan di Kabupaten Karanganyar)

Zulfianti, Atik (2010) PROGRAM LARASITA (Studi Evaluasi Efektivitas Program Larasita oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terhadap Peningkatan Pelayanan Pertanahan di Kabupaten Karanganyar). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (5Mb)

    Abstract

    Saat ini, kondisi masyarakat telah mengalami suatu perkembangan yang sangat dinamis. Tingkat kehidupan masyarakat menjadi semakin baik. Masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannnya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Dalam kondisi masyarakat yang demikian, pemerintah harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. Pemerintah juga harus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001). Pada hakekatnya, pemerintah adalah pelayan masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998). Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function). Fungsi pelayan masyarakat adalah fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa dan atau barang publik.Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional seperti yang tercantum dalam Keputusan Menpan Nomer 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang dihasilkan oleh pemerintah berupa tersedianya barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan semata-mata untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap institusi pemerintah harus memiliki agenda pelayanan yang jelas, meliputi jenis-jenis pelayanan publik apa yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bagaimana memberikannya, siapa yang perlu dilibatkan, dan sebagainya. Dalam penyusunan agenda pelayanan tersebut, keterlibatan masyarakat dan pihak swasta menjadi suatu kebutuhan yang tak terhindarkan dalam rangka menghasilkan institusi pemerintah yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya. Namun, usaha membangun pelayanan publik yang baik bukanlah perkara mudah. Hingga saat ini masih banyak kita temui kisah-kisah ironi dari pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Jangankan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik (faster, cheaper, and better), standar pelayanan publik yang ada saja seringkali tidak mampu dipertahankan keberadaannya. Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia dari 157 negara, Indonesia berada di urutan 135 dalam kualitas pelayanan publiknya. Sebaliknya, di bidang pelayanan publik, biaya ekstra atau pungutan liar merupakan gambaran sehari-hari yang umum terlihat pada kantor-kantor pelayanan masyarakat. Masyarakat dapat melihat dengan kasat mata dan merasakan praktik korupsi yang semakin marak dan meluas. Lihat saja pada saat masyarakat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sertifikat tanah, dan sebagainya. Laporan dan pengaduan pun banyak mengalir dari masyarakat. Melalui survei yang dilakukan oleh Lembaga Studi Pembangunan Kebijakan dan Masyarakat pada tahun 1999/2000, ditemukan bahwa terdapat 4 (empat) sektor pelayanan publik yang memungut biaya tidak resmi yaitu sektor perumahan, industri dan perdagangan, kependudukan dan pertanahan. Dalam sektor-sektor tersebut, antara 56–70 persen pegawainya dituding menerima suap oleh para responden yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Namun sayangnya berbagai praktik korupsi yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik seringkali tidak ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi bagi oknum pelakunya. Kondisi rendahnya kinerja pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tersebut tentu saja disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya karena cakupan wilayah pelayanan yang sangat luas, banyaknya jenis pelayanan yang harus disediakan, terbatasnya dana bagi penyediaan pelayanan umum, kurangnya supervisi maupun ketiadaan pedoman dari pemerintah, serta beragamnya kondisi sosial ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya dari para pengguna pelayanan umum sendiri. Melihat kondisi tersebut, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi dan perubahan. Sistem kerja birokrasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah didorong untuk menuju kearah yang lebih baik. Pemerintah harus membuka ruang yang luas bagi terciptanya inovasi dan perubahan dalam pengelolaan sumber daya pemerintahan dan pembangunan sedemikian rupa untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab, serta pelayanan masyarakat yang cepat, murah, baik, dan mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan menerapkan pelayanan yang berbasis teknologi (internet), yang sering dinamakan dengan e-government. Pelayanan berbasis e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pelayanan berbasis e-government pada saat ini diperlukan karena Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem kepemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, dirubah menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Melalui pengembangan e-government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang saling berkaitan. Pertama, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Kedua, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pustaka.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to users 5 pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Untuk melaksanakan maksud tersebut, pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yaitu: pertama, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat; kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional; ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembagalembaga negara dan daerah lain serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara; dan keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Hingga saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui e-government. Namun berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, mayoritas pelaksanaan e-government pemerintah masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) masih belum tercapai. Salah satu institusi pemerintah yang sukses menerapkan e-government sebagai salah satu basis pelayanan publiknya adalah Badan Pertanahan Nasional dengan mengusung sebuah program bertajuk Larasita. Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah, atau disingkat Larasita, merupakan kantor pertanahan bergerak (mobile) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan yang berlaku di kantor pertanahan. Larasita beroperasi dengan sistem “jemput bola” langsung mendatangi masyarakat. Kantor pertanahan bergerak ini merupakan sebuah mobil yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi online untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan pertanahan. Konsepnya yang mendatangi warga memungkinkan bentuk-bentuk pelayanan yang mudah dijangkau, murah, efisien dan praktis untuk masyarakat. Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria, yang kemudian pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009 tentang Larasita BPN RI. Selain itu, pencetusan ide mengenai Larasita tidak terlepas dari penjabaran mengenai Rencana Strategis BPN RI 2007-2009 dengan slogan “Lihat ke depan, lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat” dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta penciptaan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh. Rencana strategis ini diuraikan lagi menjadi 11 Agenda Kebijakan BPN RI dengan dua diantaranya adalah membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia, serta membangun database pemilikan dan penguasaan tanah skala besar. Muncullah Larasita yang sekiranya mampu memenuhi dua diantara 11 Agenda Kebijakan tersebut. Rintisan awal pelaksanaan Program Larasita adalah di Kabupaten Karanganyar. Nama Larasita diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bapak DR. Ir. Joyo Winoto yang sekaligus meresmikan sistem pelayanan ini bersama Bupati Karanganyar Ibu Hj. Rina Iriani SR, S. Pd., M. Hum pada tanggal 19 Desember 2006 di Karanganyar. Sistem pelayanan ini sebelumnya juga telah diujicobakan di hadapan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Koperasi dan UKM dalam kunjungan kerja di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 Juni 2006 di Desa Segorogunung yang berjarak ± 20 km udara dari lokasi Kantor Pertanahan. Dimulai pada tahun 2006, ternyata sambutan masyarakat mengenai Larasita sangat bagus. Tahun pertama, jumlah masyarakat yang mendaftarkan sertifikat melalui Larasita mencapai 8000 pemohon dimana jumlah ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2000 pemohon. Melihat fenomena ini, kemudian ujicoba Larasita berkembang di 20 kota/kabupaten lainnya di Indonesia. Hasilnya, sebanyak 195.948 bidang tanah sudah disertifikasi dan sebanyak 205.000 akan disertifikasikan tahun 2009. Pada tanggal 16 Desember 2008 akhirnya resmilah Program Larasita ini diluncurkan di Candi Prambanan, Klaten Jawa Tengah oleh Presiden SBY. Sejak saat itu, Larasita telah dilaksanakan di 134 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan khusus di Jawa Tengah terdapat 33 mobil operasional Larasita yang tersebar di berbagai wilayahnya, termasuk Kabupaten Karanganyar. Tujuan utama diluncurkannya Program Larasita adalah percepatan sertifikasi tanah sehingga akan mampu mencegah dan menanggulangi konflikkonflik pertanahan yang acapkali bergulir di masyarakat. Lewat Larasita, pengurusan sertifikasi tanah lebih mudah dijangkau, murah, dan bebas dari usahausaha makelar atau percaloan yang selama ini selalu mewarnai proses pengurusan tanah di Indonesia. Karena sistemnya yang “jemput bola” atau mendatangi warga, tentunya akan lebih banyak warga yang dapat dilayani terutama yang berada di pedalaman dan jauh dari perkotaan. Bahkan, untuk mereka dengan keterjangkauan daerah yang sulit, BPN menyediakan pula Larasita menggunakan motor. Inilah komitmen BPN RI yang memang ingin berubah dari kantor yang pasif menjadi pro aktif melayani masyarakat. Konsep Larasita yang mobile ini memang sangat cocok diterapkan di Kabupaten Karanganyar. Seperti kita ketahui, bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki daerah yang jauh terpisah dari pusat kota dan beberapa diantaranya memiliki medan yang relatif sulit dijangkau karena jalannya yang berliku-liku. Contohnya saja Kecamatan Jatipuro yang terpisah ± 40 km dari pusat Kabupaten Karanganyar dan lebih dekat ke Kabupaten Wonogiri daripada Kabupaten Karanganyar. Sedangkan untuk daerah Tawangmangu, terkenal merupakan daerah pegunungan terjal dengan jalan yang berliku-liku serta rawan longsor. Keberadaan daerah-daerah ini yang jauh dari pusat kota tentunya menjadi masalah tersendiri bagi warga apabila ingin mengurus persoalan administrasi kependudukan. Selain jauh dan memakan waktu, penyebaran informasi administrasi kepada merekapun juga terbatas. Oleh karenanya, keberadaan Larasita yang secara proaktif mendatangi warga dengan sistem “jemput bola” memberikan kemudahan kepada warga untuk mengurus sertifikat tanah. Mudah, murah, cepat dan efisien. Fenomena tersebut kemudian coba penulis angkat dalam penelitian ini untuk dapat menjawab seberapa efektifkah keberadaan Program Larasita dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk mempermudah proses pengurusan sertifikasi tanah. Penelitian ini berusaha mengkaji rangkaian proses dalam Larasita yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam rangka mewujudkan tujuan utamanya yaitu percepatan sertifikasi tanah untuk mencegah dan menanggulangi konflik-konflik pertanahan yang muncul di masyarakat.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Komunikasi
    Depositing User: Budhi Kusumawardana Julio
    Date Deposited: 12 Jul 2013 00:16
    Last Modified: 12 Jul 2013 00:16
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/2214

    Actions (login required)

    View Item