PEMBACAAN KETERANGAN AHLI DI BIDANG MIGAS OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN PENGANGKUTAN ILEGAL BBM BERSUBSIDI DI PENGADILAN NEGERI BONTANG (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.B/2014/PN.BON)

Seputri, Denny Perdana (2015) PEMBACAAN KETERANGAN AHLI DI BIDANG MIGAS OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN PENGANGKUTAN ILEGAL BBM BERSUBSIDI DI PENGADILAN NEGERI BONTANG (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.B/2014/PN.BON). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (321Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alat bukti Keterangan Ahli yang dibacakan didalam sidang pengadilan sebagai sarana pembuktian serta menjadikan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara pembuktian pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Pengadilan Negeri Bontang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Dalam hal ini, alat bukti Keterangan Ahli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c KUHAP dan mempunyai kekuatan pembuktian yang “bebas” atau “vrij bewijskracht” tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menetukan. Sehingga terserah pada penilaian hakim, dengan demikian keterangan ahli tersebut hanya memberikan keterangan secara formil berkaitan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah sehingga hakim bebas tidak mengikat dalam menjatuhkan vonis atau putusannya. Akan tetapi, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. Kata Kunci : Pembuktian, Keterangan Ahli, Pertimbangan Hakim.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Muhammad Naufal Indriatmoko
    Date Deposited: 22 Nov 2015 23:28
    Last Modified: 22 Nov 2015 23:28
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/21866

    Actions (login required)

    View Item