Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam pemalsuan Akta Otentik (Studi tentang putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor:1014k/Pid/2013) Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam pemalsuan Akta Otentik (Studi tentang putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor:1014k/Pid/2013) Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam pemalsuan Akta Otentik (Studi tentang putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor:1014k/Pid/2013) Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam pemalsuan Akta Otentik (Studi tentang putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor:1014k/Pid/2013)

SUNARYO, PRAMESWORO (2015) Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam pemalsuan Akta Otentik (Studi tentang putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor:1014k/Pid/2013) Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam pemalsuan Akta Otentik (Studi tentang putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor:1014k/Pid/2013) Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam pemalsuan Akta Otentik (Studi tentang putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor:1014k/Pid/2013) Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam pemalsuan Akta Otentik (Studi tentang putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor:1014k/Pid/2013). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (882Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Pramesworo Sunaryo. S351208030. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pemalsuan Akta Otentik (Studi Tentang Putusan Pidana yang dikuatkan oleh Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 1014K/Pid/2013). 2015. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Akta otentik yang dibuat oleh notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif, dengan metode pendekatannya adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan Kasus.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Notaris dalam pemalsuan akta otentik dan akibat hukum terhadap Notaris yang dikenai sanksi pidana dalam pemalsuan akta otentik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris atau ambteljike akta tanggung jawab sepenuhnya ada pada notaris, apabila memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana maka notaris harus mempertanggungjawabkan secara pidana. Pada akta pihak terhadap Notaris tidak dapat dipersalahkan atau dijatuhi pidana karena ia tidak tahu akan adanya kebohongan dan kepalsuan tersebut. Namun demikian apabila Notaris mengetahui atau bahkan menjadi aktor intelektualnya maka Notaris dapat saja dijatuhi pidana. Akibat hukum terhadap notaris yang dijatuhi sanksi pidana dalam pemalsuan akta otentik adalah Notaris yang bersangkutan diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat oleh Menteri dengan usulan Majelis Pengawas Pusat dalam hal terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih. Kemudian Majelis Pengawas Daerah menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Implikasinya apabila Notaris yang telah dijatuhi pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tetap membuat akta mengakibatkan masyarakat pengguna jasa Notaris tidak terlindungi dan tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya atau akta itu terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Kata Kunci :Tanggungjawab pidana, Notaris, Akta

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: faizah sarah yasarah
    Date Deposited: 19 Nov 2015 15:55
    Last Modified: 19 Nov 2015 15:55
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/21691

    Actions (login required)

    View Item