IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN KLATEN

Prasetyo, Wahyu Adi (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN KLATEN. Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (660Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten telah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau nondoktrinal research yang bersifat deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder rmencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hokum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dan cyber media. Kemudian data yang diperoleh dikonfirmasikan dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu, Pemungutan Pajak Parkir oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum sepenuhnya mengimplementasikan dari apa yang telah diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemungutan yang dilakukan menggunakkan Self Assessment System masih mempunyai kekurangan, dikarenakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya memberikan penerangan dan pengawasan kepada wajib pajak parkir. Wajib pajak parkir di tuntut untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Kedua, hambatan sering terdapat kendala untuk menerapkan sanksi pada wajib pajak yang sekarang hanya dilakukan dengan menyampaikan surat teguran/peringatan saja, hubungan saling ketergantungan dengan pihak-pihak lain haruslah pada tingkat minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya, kurangnya kesadaran wajib pajak parker untuk membayar pajak, terbatasnya fasilitas kerja seperti sarana dan prasarana yang diberikan pada pegawai. Solusi terkait hambatan pemungutan pajak parkir yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, pemerintah berusaha meminimalisasi kendala yang dihadapi pada setiap bagian seksi dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dengan cara melakukan komunikasi antara bagian, melakukan pendataan terhadap masyarakat yang termasuk dalam wajib pajak parkir, pemerintah harus mementingkan fasilitas kerja seperti sarana dan prasarana dengan cara menambah kendaraan operasional yang diperlukan dalam proses penagihan pajak parkir. Kata kunci :Pajak, Self Assessment System, Pajak Parkir.

    Item Type: Other
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Endar Kusumaningrum
    Date Deposited: 19 Nov 2015 07:37
    Last Modified: 19 Nov 2015 07:37
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/21659

    Actions (login required)

    View Item