PERANAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II DALAM MENINGKATKAN KINERJA SATUAN KERJA (SATKER)

PRABOWO , SANDRI (2010) PERANAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II DALAM MENINGKATKAN KINERJA SATUAN KERJA (SATKER). UNSPECIFIED thesis, uns.

[img] PDF
Download (432Kb)

    Abstract

    1 PERANAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II DALAM MENINGKATKAN KINERJA SATUAN KERJA (SATKER) Tugas Akhir Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Oleh: SANDRI PRABOWO F3407117 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 2 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia saat ini terus melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Di sisi lain terjadinya krisis yang dialami dunia saat ini sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi nasional dalam melaksanakan pembangunan nasional. Bangsa ini tentu membutuhkan dana yang sangat besar untuk melaksanakan hal tersebut. Adapun sumber dana pembangunan nasional selama ini berupa penerimaan negara yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Agar pembangunan nasional dapat tetap berjalan dengan baik dan berkesinambungan diperlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara yang utama dan mempunyai potensi yang sangat besar. Usaha-usaha untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak ini telah banyak dilakukan melalui berbagai program serta membuat beberapa kebijakan, antara lain: menyempurnakan sistem administrasi perpajakan, menyempurnakan peraturan perpajakan, melanjutkan program ekstensifikasi wajib pajak, meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Pada tahun 1983 merupakan tonggak awal perubahan pada sistem administrasi perpajakan Indonesia, di mana telah dikeluarkan undang-undang perpajakan yang menganut sistem self assessment (wajib pajak diberi 3 kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya). Menginjak era tahun 2000-an Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan langkah-langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dikelolanya. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Pada tahun 2005, mulai dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) atau STO (Small Taxpayers Office) yang merupakan gabungan dari ketiga jenis unit kantor yang berbeda Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Karakteristik utama dari KPP Pratama adalah pelayanan pajak sudah mulai satu atap (one stop service) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB dan Pemeriksaan/Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segmen wajib pajak yang dikelola oleh KPP Pratama ini adalah Wajib Pajak Badan menengah ke bawah dan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang terbagi atas wilayah-wilayah tertentu yang pengawasannya dilakukan oleh Account Representative (AR) sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara antara DJP dengan Wajib Pajak. Dari struktur organisasi, terdapat satu perbedaan antara KPP Pratama dengan KPP Madya maupun KPP Wajib Pajak Besar, yaitu adanya seksi ekstensifikasi. 4 Pada akhir tahun 2006 perombakan pada level Kantor Pusat DJP dilakukan. Pada sisi penerbitan peraturan perpajakan Kantor Wilayah adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada DJP. Maka untuk wilayah Jawa Tengah dibagi dalam 2 (dua) Kantor Wilayah untuk Kanwil DJP Jawa Tengah I berada di Semarang yang meliputi wilayah kerja bagian utara, sedangkan Kanwil DJP Jawa Tengah II berada di Surakarta yang meliputi wilayah kerja bagian selatan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak sangat tergantung dari unit kerja yang ada di bawahnya. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan Satuan Kerja (Satker) dari Kanwil DJP Jateng II. Oleh karena itu, Kanwil DJP Jateng II harus bertanggung jawab penuh terhadap kinerja Satkernya kepada DJP. Dari gambaran umum tersebut penulis mengangkat judul “PERANAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II DALAM MENINGKATKAN KINERJA SATUAN KERJA (SATKER)”. 5 B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah peranan Kanwil DJP Jateng II dalam meningkatkan kinerja Satuan kerja? 2. Apakah kendala yang dihadapi Kanwil DJP Jateng II dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja? 3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala yang dihadapi Kanwil DJP Jateng II dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 1. Mengetahui peranan Kanwil DJP Jateng II dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kanwil DJP Jateng II dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja. 3. Mengetahui cara mengatasi kendala yang dihadapi Kanwil DJP Jateng II dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang ingin diambil dari penelitian ini adalah: 1. Bagi DJP, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Kerja (Satker). 6 2. Bagi penulis, untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh penulis dari perkuliahan dan magang ke dalam dunia nyata melalui karya ilmiah. 3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan bahan masukan, pertimbangan dalam usaha perbaikan mutu dan kualitas demi perkembangan program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret dimasa yang akan datang. E. Metode Penelitian 1. Desain Penelitian Desain penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah desain kasus. Desain kasus dilakukan karena peranan Kanwil DJP Jateng II dalam meningkatkan kinerja Satkernya menjadi objek utama penelitian sehingga harus membuat deskripsi/ analisis yang terbatas pada kasus tersebut untuk menjawabnya. 2. Objek Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Hal yang ingin dikaji yaitu mengenai masalah kinerja perpajakan KPP Pratama dan KP2KP melalui Kanwil DJP Jateng II yang berperan sebagai pembimbing dan pengawas. 3. Jenis dan Sumber Data a. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir adalah: 1) Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Berupa pengertian peranan dan kinerja, serta 7 hasil wawancara tentang peranana Kanwil DJP Jateng II dalam meningkatkan kinerja Satker. 2) Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Berupa data Laporan Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak tiap Satker. b. Sumber data berasal dari: 1) Data Primer adalah data yang didapat melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara secara langsung di Kanwil DJP Jateng II. Berupa data Laporan Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak tiap Satker, serta hasil wawancara tentang peranan Kanwil DJP Jateng II dalam meningkatkan kinerja Satker. 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dilakukan dengan mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku, peraturan-peraturan, maupun sumber-sumber lainnya yang relevan. Seperti, pengertian peranan dan kinerja. 4. Teknik Pengumpulan Data Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu: a. Metode Kepustakaan Penulis mempelajari dan mengumpulkan data berupa pengertian peranan dan kinerja dari berbagai literatur serta buku-buku dan diktat yang berkaitan dengan penulisan ini. 8 b. Metode Wawancara Lincoln dan Guba dalam Lexy J. Moleong (2007) mendefinisikan wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. Hasil wawancara tentang peranan Kanwil DJP Jateng II dalam meningkatkan kinerja Satker. c. Metode Pemerikasaan Dokumen Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kanwil DJP Jateng II berupa data Laporan Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak tiap Satker. 5. Teknik Pembahasan Teknik pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah pembahasan deskriptif yaitu teknik untuk menggambarkan secara jelas, tepat, dan sistematis suatu situasi atau keadaan. Teknik ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan hasil dari pengamatan, pemahaman, dan kesimpulan mengenai peranan Kanwil DJP Jateng II dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja (Satker). 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Dasar Hukum Dasar hukum yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan tugas akhir ini: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. B. Landasan Teori 1. Pajak a. Pengertian Pajak Rochmat Soemitro di dalam bukunya Mardiasmo (2008) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU 9 No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah: (Waluyo dan Wirawan, 2002) 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. b. Fungsi Pajak Pajak memiliki fungsi dalam kegiatan bernegara yang sangat mendasar, yaitu: (Mardiasmo, 2008) 1) Fungsi Budgetair (Penerimaan) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 10 2) Fungsi Regulerend (Mengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. c. Asas Pemungutan Pajak Menurut Smith dalam bukunya Yustinus Prastowo (2009). Asas pemungutan pajak yang penting adalah sebagai berikut: 1) Asas Equality Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Dalam hal ini, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak. 2) Asas Certainty Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Dengan begitu, pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum. 3) Asas Convinience of Payment Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang paling baik), misalnya pada saat Wajib Pajak baru menerima penghasilannya atau saat Wajib Pajak menerima hadiah. 4) Asas Efficiency Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 11 d. Asas Pengenaan Pajak Berikut ini beberapa asas yang sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak. Yaitu: (Prastowo, 2009) 1) Asas Domisili Negara mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila mereka tinggal di Indonesia. 2) Asas Sumber Berkebalikan dengan asas domisili, asas sumber melihat bahwa yang penting adalah sumber penghasilannya yang berada di Indonesia, bukan domisili Wajib Pajak. 3) Asas Kebangsaan Dalam asas ini, landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. e. Pengelompokan Pajak Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu: 1) Menurut Golongannya (Mardiasmo, 2008) a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 12 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2) Menurut Sifatnya (Mardiasmo, 2008) a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 3) Menurut Lembaga Pemungutnya (Mardiasmo, 2008) a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. f. Sistem Pemungutan Pajak Waluyo (2007) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 macam, yaitu: 1) Official Assesment System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh sesesorang. 2) Self Assesment System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 13 3) With Holding System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. g. Tarif Pajak Menurut Mardiasmo (2008) ada empat tarif pajak yaitu: 1) Tarif sebanding/ proposional Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 2) Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 3) Tarif progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 4) Tarif degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. h. Manfaat Pajak Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber 14 penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber ut

    Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
    Subjects: A General Works > AC Collections. Series. Collected works
    H Social Sciences > HB Economic Theory
    Divisions: UNSPECIFIED
    Depositing User: mr. wasis putra
    Date Deposited: 24 Nov 2010 21:58
    Last Modified: 24 Nov 2010 21:58
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/21

    Actions (login required)

    View Item