FORMULASI KEBIJAKAN DAERAH KOTA SURAKARTA OLEH BADAN LEGISLASI SEBAGAI OPTIMALISASI PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Kirana, Nadia Puspa (2015) FORMULASI KEBIJAKAN DAERAH KOTA SURAKARTA OLEH BADAN LEGISLASI SEBAGAI OPTIMALISASI PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA. Universitas Sebelas Maret.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Nadia Puspa Kirana. D0110083. Formulasi Kebijakan Daerah oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Legislasi.Skripsi. Ilmu Administarsi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2014 Pelaksanaan otonomi daerah diselenggarakan sesuai dengan amanat undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan aturan-aturan perundangan lain yang bersifat kedaerahan yang disebut dengan peraturan daerah yang diharapkan akan mampu menunjang perwujudan otonomi daerah . Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a menjelaskan yang pada intinya adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah membentuk Peraturan Daerah yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama Peraturan Daerah ini menjadi sangat penting karena selain merupakan penjabaran atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah juga harus memperhatikan kebutuhan dan perkembangan yang ada di daerah yang bersangkutan. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). yang merupakan embrio dari suatu Peraturan Daerah dalam penyusunannya berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi inisiatif penyusun, prosedur dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). yang mempunyai kewenangan dan terlibat dalam proses penyusunan Ranperda tersebut. maka Badan Legislasi DPRD mempunyai peran strategis dalam mementukan sklala prioritas atas pemilihan, pengajuan dan pembahasan dari suatu Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari inisiatif Eksekutif dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Sura karta atau inisiatif yang berasal dari Dewan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini hendak mengkaji;pertama formulasi kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan optimalisasi peran Badan Legislasi dalam menjalankan fungsi Legislasi.Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode analisa kualitatif , dengan hasil kesimpulan bahwa Formulasi kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah oleh Badan legislasi melaksanakan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang meliputi tahapan- tahapan : Penyusunan perda ,Pembahasan Perda,Penetapan Perda, Penyebarluasan Perda, dan Pengundangan Perda yang secara konseptual sesuai denagn teori formulasi kebijakan publik.Badan Legislasi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi didasarkan pada pelaksanaan tugas sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meskipun belum optimal dilihat secara kuantitas Rancangan Peraturan Derah yang direncanakan dan dihasilkan maupun minimnya produk Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan atas inisiatif Dewan Perwakilan Daerah ,Faktor yang mempengaruhi optimalisasi tugas Badan Legislasi adalah tidak tersedianya alokasi anggaran khusus untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Kata Kunci: Formulasi Raperda,Optimalisasi Badan Legislasi

Item Type: Other
Subjects: J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara
Depositing User: Nadia Nur Fitriani
Date Deposited: 06 Oct 2015 21:34
Last Modified: 06 Oct 2015 21:34
URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/20874

Actions (login required)

View Item