TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN HAK LINTAS DAMAI BAGI KAPAL PERANG DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN PENGATURAN HAK LINTAS DAMAI BAGI KAPAL PERANG DI KOREA SELATAN)

Saputri, Monica Ayu Soraya Tonny (2014) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN HAK LINTAS DAMAI BAGI KAPAL PERANG DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN PENGATURAN HAK LINTAS DAMAI BAGI KAPAL PERANG DI KOREA SELATAN). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (575Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan dan implementasi hak lintas damai bagi kapal perang di Indonesia dan Korea Selatan beserta kekurangan dan kelebihannya dan menelaah implikasi pengaturan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terhadap hak lintas damai bagi kapal perang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Korea Selatan telah mengatur dan mengimplementasikan hak lintas damai kedalam peraturan nasional. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2002, sedangkan Korea Selatan diatur didalam Territorial Sea and Contiguous Zone Act Number 10524 Tahun 2011 dan Enforcement Decree of Territorial Sea and Contiguous Zone Act Presidential Decree Number 17803 Tahun 2002. Masing-masing peraturan memiliki kekurangan dan kelebihan, terutama berkaitan dengan notifikasi kapal perang. Hak lintas damai bagi kapal perang di ALKI ditetapkan berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2002. Hal ini berarti bahwa ALKI berimplikasi kepada hak navigasi lain yang harus dijamin, bukan hanya hak lintas damai tetapi juga hak lintas alur laut kepulauan dan hak lintas transit. Terkait hak lintas damai kapal perang di ALKI dapat dilaksanakan hak lintas damai sehingga hak, kewajiban, dan peraturan-peraturan hak lintas damai pada umumnya berlaku. Hak lintas damai bagi kapal perang berlaku di wilayah ALKI sehingga setiap hak, kewajiban dan aturan terkait hak tersebut mengikat kepada subjek yang ada. Kebutuhan Indonesia atas informasi terhadap kapal perang yang melintas di wilayah ALKI berkaitan dengan tipe hak lintas damai yang digunakan oleh kapal perang tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya aturan yang jelas didalam peraturan nasional mengenai notifikasi kapal perang yang akan melintas di perairan Indonesia. Kata kunci: hak lintas damai, kapal perang, ALKI, Korea Selatan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Igor M. Farhan
    Date Deposited: 04 Oct 2015 10:40
    Last Modified: 04 Oct 2015 10:40
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/20475

    Actions (login required)

    View Item