TINJAUAN YURIDIS KARTEL DALAM PENERAPAN FUEL SURCHARGE PADA INDUSTRI JASA PENERBANGAN DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009)

Utami, Astri Dyah (2015) TINJAUAN YURIDIS KARTEL DALAM PENERAPAN FUEL SURCHARGE PADA INDUSTRI JASA PENERBANGAN DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (542Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kartel dalam penerapan fuel surcharge pada industri jasa penerbangan domestik berdasarkan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009, serta untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan dengan analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan pembuktian dengan analisis ekonomi, KPPU menduga adanya kartel dalam penetapan harga fuel surcharge yang dilakukan oleh 9 (sembilan) maskapai penerbangan Indonesia, yang terbukti telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli. KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan ganti rugi. Kartel fuel surcharge menggunakan pendekatan per se illegal tidak tepat, seharusnya menggunakan alternatif lain yakni rule of reason. Karena tidak semua penetapan harga merupakan tindakan yang dilarang. Adanya kelemahan dalam putusan KPPU yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung menjadi alasan untuk mengkaji apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 sudah sesuai dengan Undang-UndangAnti Monopoli. Putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli berdasarkan prinsip tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kata kunci: Kartel, penetapan harga, fuel surcharge

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Boby Anggit Suryawan
    Date Deposited: 03 Oct 2015 19:39
    Last Modified: 03 Oct 2015 19:39
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/20363

    Actions (login required)

    View Item