PROBLEMATIKA YURIDIS OBJEK JAMINAN BERUPA HAK MEREK

SUSILOWARDANI, (2015) PROBLEMATIKA YURIDIS OBJEK JAMINAN BERUPA HAK MEREK. Masters thesis, UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

[img]
Preview
PDF
Download (699Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia menjadi agunan dalam kredit di bank, mekanisme pembebanannya menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia), serta untuk mengetahui faktor-faktor hukum apa yang menyebabkan Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia belum banyak diterima sebagai agunan kredit dalam perbankan di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia memenuhi syarat menjadi agunan di bank karena Hak Merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Ditjen HKI dengan waktu perlindungan yang masih berlaku merupakan benda bergerak tidak bertubuh, dapat dialihkan, dan mempunyai nilai ekonomi, tetapi belum memperoleh dukungan yuridis yang mengatur Hak Merek sebagai agunan kredit, mekanisme pembebanan Hak Merek menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta notariil dan berbahasa Indonesia. Akta jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia secara online untuk dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Sistem pendaftaran tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang. Jika Bank melakukan eksekusi objek agunan berupa Hak Merek, maka pemenang lelang eksekusi wajib mencatatkan pengalihan Hak Merek kepada Ditjen HKI dengan disertai dokumen yang mendukung untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan pula dalam Berita Resmi Merek menjadi atas nama pemegang hak yang baru (pemenang lelang). Faktor-faktor hukum yang menyebabkan hak merek belum banyak diterima sebagai agunan dalam perbankan meliputi Hak Merek yang mempunyai sifat unpredictable, belum ada regulasi khusus yang mengatur Hak Merek sebagai objek agunan, dan lembaga yang mendukung Hak Merek sebagai agunan belum lengkap dan optimal. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dibuat regulasi khusus yang mengatur Hak Merek dapat menjadi agunan kredit di bank melalui : Undang-Undang Jaminan Fidusia, dengan membuat perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia serta memasukkan Hak Merek menjadi objek jaminan fidusia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK) dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menyebutkan atau mengakui bahwa Hak Merek yang diikat dengan fidusia dapat diterima sebagai agunan kredit. Kata Kunci : Kredit Bank, Hak Merek, Fidusia.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: Mohamad Ghulam Hirbatul Azis
    Date Deposited: 03 Oct 2015 06:28
    Last Modified: 03 Oct 2015 06:28
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/20167

    Actions (login required)

    View Item