TINJAUAN PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KELIRU MENERAPKAN HUKUM MENGAMBIL ALIH SEMUA PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1402/K/PID.SUS/2012)

Setyawan, Rony (2015) TINJAUAN PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KELIRU MENERAPKAN HUKUM MENGAMBIL ALIH SEMUA PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1402/K/PID.SUS/2012). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (2826Kb) | Preview

    Abstract

    RONY SETYAWAN, E0008428. 2015. TINJAUAN PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KELIRU MENERAPKAN HUKUM MENGAMBIL ALIH SEMUA PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1402/K/PID.SUS/2012) Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. pengertian"korupsi" lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Adapun tujuan dari penilitian apakah dalam pengajuan kasasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat akhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membenahi putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif/ kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Kata Kunci: Tindak Pidana Kourpsi, Kasasi, Putusan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Gunasih gunasih
    Date Deposited: 02 Oct 2015 00:46
    Last Modified: 02 Oct 2015 00:46
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/19966

    Actions (login required)

    View Item