HAK UJI MATERI PERATURAN DAERAH TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

TRIHANDOKO, NANANG (2015) HAK UJI MATERI PERATURAN DAERAH TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (248Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Penelitian ini untuk mengetahui hak uji materi Perda dan kompetensi lembaga yang melakukan uji materi terhadap Perda di NKRI . Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, bersifat Eksploratif. Bahan penelitiannya meliputi sumber bahan primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui dokumen resmi,buku,perundang-undangan,bahan kepustakaan dll. Analisis secara kualitatif diskriptif, menginventarisasi Peraturan Perundang-Undangan, dari bahan hukum selanjutnya dilakukan analisa dengan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual secara teoritis.Setelah dilakukan pembahasan disimpulkan, Pertama hak uji materi Perda. Kedua kompetensi lembaga dalam uji materi terhadap Perda melalui hierarki peraturan perundang-undangan didasari atas stufenbauw teory. Pengujian didasarkan pada prinsip lex specialis derogate lex generates, peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku, meskipun substansinya bertentangan dengan materi peraturan yang lebih umum. Sebaliknya, peraturan dinyatakan tidak berlaku bila nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip lex superiors derogate lex inferiory. Konsekwensi adalah MA lebih merupakan pengadilan keadilan (court of justice), sedangkan MK lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (court of law). Kemudian MA menangani semua konflik peristiwa antar person atau antar rechtspersoon (court of justice) dijadikan kewenangan MA, dan MA dibebaskan dari kewenangan menguji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang termasuk Perda. MK mengurusi konflik peraturan perundang-undangan sedangkan MA mengurus konflik antar person atau rechtspersoon. Kata kunci : Hak Uji Materi, Peraturan Daerah, Mahkamah Konstitusi

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Afifah Shobrina
    Date Deposited: 15 Sep 2015 18:31
    Last Modified: 15 Sep 2015 18:31
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/19070

    Actions (login required)

    View Item