STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA L INGKUNGAN HIDUP D I LUAR PENGADILAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

HAPSARI, DWI RATNA INDRI (2015) STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA L INGKUNGAN HIDUP D I LUAR PENGADILAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

Preview

PDF Download (348Kb) | Preview

Abstract

ABSTRAK Dwi Ratna Indri Hapsari, S.321308009, 2015, Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa L ingkungan Hidup d i Luar Pengadilan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan di wilayah Provinsi Jawa Tengah serta kendala dan solusi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris at au penelitian non - doktrinal dengan sifat penelitian deskriptif dan eksploratoris berbentuk penelitian diagnostik dan preskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data secara interaktif. L embaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dalam tingkat pemerintah pusat telah dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pe nyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) pada Kementerian Lingkungan Hidup, namun sampai sekarang tidak berjalan. Sedangkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah lembaga penyedia jasa belum pernah terbentuk sehin gga penyelesaian sengketa lingkungan hidup diselesaikan melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kendala yang dihadapi adalah belum terbentuknya lembaga tersebut, terkait ijin usaha atau kegiatan, kesiapan SDM, ser ta adanya pihak lain yang ingin memanfaatkan sengketa. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 , membentuk lembaga penyedia jasa, mengadakan pendidikan/pelatihan mediator serta melakukan sosialisasi kepada m asyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini secara substansial Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan Hidup serta perlu pembentukan lembaga pe nyedia jasa oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Kata kunci : Penyelesaian sengketa, Lingkungan hidup, Non - litigasi.

Actions (login required)