KESAKSIAN OLEH PENYIDIK POLRI UNTUK PEMBUKTIAN DAKWAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR :100/Pid.Sus/2014/PN.Mkt)

Prakasa, Ferizky Dhimas (2015) KESAKSIAN OLEH PENYIDIK POLRI UNTUK PEMBUKTIAN DAKWAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR :100/Pid.Sus/2014/PN.Mkt). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (380Kb) | Preview

    Abstract

    Penulisan ini mengkaji permasalahan tentang penggunaan saksi dari penyidik kepolisian atau lebih dikenal dengan sebutan saksi verbalisan dalam perkara kepemilikan senjata tajam tanpa izin di Pengadilan Negeri Mojokerto sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dalam ketentuan penggunaan saksi verbalisan ini belum diatur dalamnya dan implikasinya pada pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada Terdakwa. Penulisan hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Dimana seumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunduer yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analasis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi verbalisan dalam perkara kepemilikan senjata tajam tanpa izin di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan putusan nomor: 100/Pid.Sus/2014/PN. Mkt. sudah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP karena dua saksi penyidik kepolisian sudah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberi keterangan di pengadilan. Inmpilkasi keterangan dua orang saksi verbalisan dalam persidangan dibawah sumpah sebagai salah satu elemen bagi hakim dalam membentuk suatu keyakinan atas kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, juga mempertimbangkan barang bukti dan ditambah dengan keterangan Terdakwa yang telah menyesali dan mengakui perbuatannya maka dengan hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) tentang Senjata Tajam. Kata Kunci : Saksi Penyidik Polri, Senjata Tajam, Verbalisan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Muhammad Naufal Indriatmoko
    Date Deposited: 12 Sep 2015 08:20
    Last Modified: 12 Sep 2015 08:20
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/18729

    Actions (login required)

    View Item