Implementasi Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengontrol Tayangan Televisi Terkait Kampanye Partai Politik Menjelang Pemilu Ditinjau dari Prinsip Kebebasan Berekspresi (Studi KPID Daerah Istimewa Yogyakarta)

Hapsari, Indiri Acintya (2014) Implementasi Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengontrol Tayangan Televisi Terkait Kampanye Partai Politik Menjelang Pemilu Ditinjau dari Prinsip Kebebasan Berekspresi (Studi KPID Daerah Istimewa Yogyakarta). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (2767Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi Komisis Penyiaran Indonesia dalam mengontrol tayangan televisi terkait kampanye partai politik menjelang Pemilu ditinjau dari prinsip kebebasan berekspresi. Perlindungan terhadap ferkuensi publik dan kebebasan berekspresi masyarakat dalam memperoleh serta mengolah informasi mengenai Pemilihan Umum merupakan hal yang sangat penting. Sebagai lembaga negara independen dalam bidang penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia harus aktif dalam mengawasi tayangan televisi terkait dengan tayangan Pemilu untuk menghindari adanya penggunaan frekuensi publik untuk kepentingan partai politik dan golongan tertentu. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data primer melalui wawancara, dan data sekunder berupan peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknis analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan atas permasalahan hukum yaitu pertama implementasi fungsi dalam mengawassi tayangan Pemilu ditinjau dari prinsip kebebasan berekspresi KPI Pusat maupun KPID Kota Yogyakarta telah menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik. Kedua, pelaksanaan fungsi kontrol oleh KPI maupun KPID Yogyakarata belum sepenuhnya berjalan maksimal karena adanya beberapa hambatan diantaranya hambatan penegakkan hukum karena kepentingan yang dihadapi oleh KPI Pusat dan Lembaga Penyiaran lebih besar dibandingkan pada KPID dan Lembaga Penyiaran Lokal. Hambatan yang dialami oleh KPID Yogyakarta adalah keterbatasan alat dan tenaga pemantau. Hambatan lainnya adalah adanya perbedaan penfsiran antara KPI dengan Bawaslu mengenai definisi iklan kampanye dan iklan politik. Ketiga, solusi yang dilakukan KPI adalah dengan melakukan pemantauan regular dan berkoordinasi dengan KPID Yogyakarta dalam hal pemantauan diagnostik. Keempat, pelaksanaan kampanye Pemilu oleh parta politik menurut Bawaslu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, sedangkan menurut KPI berdasarkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta semiotika penyiaran, kampanye yang konstitusional melalui media massa belum terwujud. Kata kunci : Komisi Penyiaran Indonesia, Kampanye, Kebebasan Berekspresi

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: J Political Science > JC Political theory
    K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Nilam Rikamukti
    Date Deposited: 12 Sep 2015 06:34
    Last Modified: 12 Sep 2015 07:41
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/18705

    Actions (login required)

    View Item