PELAKSANAAN PENYEDIA JASA PEKERJA OUTSOURCING ANTARA KISEL DENGAN PT TELKOMSEL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARATSYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN (Studi Kasus di Kisel dan PT Telkomsel di Surakarta).

Rufaida, Rally Tria (2015) PELAKSANAAN PENYEDIA JASA PEKERJA OUTSOURCING ANTARA KISEL DENGAN PT TELKOMSEL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARATSYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN (Studi Kasus di Kisel dan PT Telkomsel di Surakarta). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (265Kb)

    Abstract

    Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan hukum yang terjadi antara Kisel dengan PT Telkomsel serta untuk mengetahui kesesuaian perlindungan pekerja outsourcing yang diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara pekerja dengan Kisel setelah berlakunya Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif in concreto yang memberikan preskriptif mengenai kesesuaian pelaksanaan penyedia jasa pekerja outsourcing dengan Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara silogisme deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyediaan jasa pekerja antara PT Telkomsel dengan Kisel masih terdapat 2 (dua hal) yang belum sesuai dengan Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012, yaitu jenis pekerjaan yang belum sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) yaitu dibidang administrasi, informasi dan teknologi, dan mobile grapari dan bentuk badan hukum Kisel belum sesuai dengan Pasal 24, dimana harus berbentuk badan hukum PT sedangkan Kisel masih berbentuk badan hukum koperasi, akan tetapi dalam pemberian perlindungan pekerja yang dilakukan Kisel secara umum telah sesuai dengan Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012. Kata Kunci : Outsourcing, Penyedia Jasa Pekerja, Penerima Jasa Pekerja

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Igor M. Farhan
    Date Deposited: 09 Sep 2015 21:34
    Last Modified: 09 Sep 2015 21:34
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/18506

    Actions (login required)

    View Item