TINJAUAN IMPLEMENTASI HAK TERDAKWA UNTUK MENYANGKAL KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK(Studi Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2013/PN.Bi.)

CANDRASARI, MAHARDIKA (2015) TINJAUAN IMPLEMENTASI HAK TERDAKWA UNTUK MENYANGKAL KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK(Studi Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2013/PN.Bi.). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (487Kb) | Preview

    Abstract

    Mahardika Candrasari. E 0011185. 2015. TINJAUAN IMPLEMENTASI HAK TERDAKWA UNTUK MENYANGKAL KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 201/Pid.Sus/2013/PN.Bi.) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak terdakwa untuk menyangkal keterangan saksi di persidangan perkara perlindungan anak studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 201/Pid.Sus/2013/PN.Bi sesuai dengan ketentuan KUHAP. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui implikasi terdakwa menyangkal keterangan saksi di persidangan Pengadilan Negeri Boyolali dalam perkara perlindungan anak terhadap putusan Hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum Normatif atau biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki hak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Terdakwa dapat membantah (mengingkari) atau membenarkan keterangan saksi setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan di muka sidang. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 65 Jo Pasal 164 ayat (1) KUHAP. Hakim dapat menilai dan mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Berdasarkan persesuaian keterangan terdakwa, saksi-saksi, dan surat berupa Visum Et Repertum maka diperoleh petunjuk dan dapat digunakan sebagai acuan oleh Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa terbukti bersalah. Pengambilan putusan oleh hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Kata kunci : Hak Menyangkal Terdakwa, Keterangan Saksi, Perkara Pelecehan Seksual.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Dhamar Aprilani Dwi Safitri
    Date Deposited: 09 Sep 2015 09:16
    Last Modified: 09 Sep 2015 09:16
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/18370

    Actions (login required)

    View Item