Pengelolaan Surat Setoran Pajak (Ssp) Atas Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 Ayat 2 Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

PAMUNGKAS, GALIH ADHI (2015) Pengelolaan Surat Setoran Pajak (Ssp) Atas Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 Ayat 2 Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Other thesis, UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

[img]
Preview
PDF
Download (580Kb) | Preview

    Abstract

    Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan (PPh) dari Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Sleman dan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk validasi Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan (PPh) dari Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pelaksanaan pengamatan ini menggunakan metode diskriptif kualitatif karena yang diuraikan bukan hanya sekedar angka-angka atau frekuensi saja melainkan berupa kata-kata, kalimat dan gambar yang lebih mengutamakan pemahaman dan makna. Sumber data diperoleh dari informan atau pegawai, aktivitas di lokasi pengamatan dan dokumen/arsip. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi (pengamatan) dan pengkajian dokumen atau arsip penunjang lainnya. Dalam laporan dijelaskan cara pengisian Surat Setoran Pajak, serta lampiran-lampiran apa saja yang harus disiapkan oleh Wajib Pajak untuk validasi SSP atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan . Serta dijelaskan bagaimana prosedur pengelolaan Surat Setoran Pajak (SSP) yang meliputi penerimaan formulir penelitian Surat Setoran Pajak (SSP) dari Wajib Pajak (WP) di tempat pelayanan terpadu (TPT), proses penelitian oleh petugas peneliti Surat Setoran Pajak sampai dengan pembubuhan stempel pada Surat Setoran Pajak dan fotokopi Surat Setoran Pajak sebagai bentuk validasi pembayaran pajak serta penyampaiannya kepada Wajib Pajak.. Berdasarkan hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Sleman sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 dan Ketentuan yang berlaku lainnya, sedangkan dalam upaya menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada sudah cukup baik.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    J Political Science > JA Political science (General)
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > D3 - Manajemen Administrasi
    Depositing User: Rizky Taqwa Perdana
    Date Deposited: 07 Sep 2015 15:34
    Last Modified: 07 Sep 2015 15:34
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/18160

    Actions (login required)

    View Item