Pertanggungjawaban Pidana Tax Manager Asian Agri Group Dalam Perkara Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2002 Sampai Dengan 2005 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012)

HANDAYANI, ISTI NINGRUM (2015) Pertanggungjawaban Pidana Tax Manager Asian Agri Group Dalam Perkara Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2002 Sampai Dengan 2005 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (389Kb) | Preview

    Abstract

    Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana Tax Manager Asian Agri Group pada perkara pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Asian Agri Group Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012. Tujuan yang lain untuk mengetahui landasan yuridis Mahkamah Agung dalam memutus upaya hukum kasasi yang ditempuh oleh Penuntut Umum terhadap perkara Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan premis minor, yaitu Putusan Mahkamag Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas bentuk pertanggungjawaban pidana Tax Manager Asian Agri Group pada perkara pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Asian Agri Group Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 yang berkaitan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan landasan yuridis Mahkamah Agung dalam memutus upaya hukum kasasi yang ditempuh oleh Penuntut Umum terhadap perkara Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni yang kesatu terhadap itikad tidak baik dari Terdakwa Suwir Laut alias Lio Che Sui alias Atak selaku pelaku fisik dari tindak pidana di bidang perpajakan dan PT Asian Agri Group selaku korporasi yang dibebani pertanggungjawaban secara fungsional telah mengabaikan peluang proses penyelesaian secara administrasi. Olehkarena itu adalah tepat jika Direktorat Jenderal Pajak menempuh law enforcement untuk menegakkan ketentuan perpajakansebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tanpa mengabaikanprinsip ultimum remidium. Dan penjatuhan saksi pidana penjara selama 2 tahun kepada Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perpajakan yang telah terbukti dilakukan adalah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedua terkait upaya hukum kasasi penuntut umumyang diterima oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012didasari pertimbangan Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukumkarena fakta hukum telah nyata Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Kata Kunci: Pajak, Pertanggungjawaban, Upaya Hukum

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Boby Anggit Suryawan
    Date Deposited: 07 Sep 2015 13:34
    Last Modified: 07 Sep 2015 13:34
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/18147

    Actions (login required)

    View Item