IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN SRAGEN

Isnarti , Titie (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN SRAGEN. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (835Kb) | Preview

    Abstract

    Tesis ini mengkaji Implementasi HIV dan AIDS Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, serta efektifitasnya di Kabupaten Sragen. Untuk mencapai tujuan tesis tersebut maka dilakukan penelitian hukum non doctrinal bersifat eksploratif dan bentuk penelitian diagnostik. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara dan observasi, sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian kualitatif, sumber data primer melalui wawancara dan obsevasi untuk mencocokan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya (induksi) dan mencocokan dengan yang seharusnya sesuai pasal-pasal yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier (deduksi). Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil kajian ini diperoleh hasil Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sragen belum dilaksanakan secara optimal, hal tersebut disebabkan oleh : (1) Struktur organisasi penanggulangan HIV dan AIDS dari atas sampai bawah sudah terbentuk dengan baik tetapi kurang bisa bekerja maksimal dan terkoordinasi, salah satunya kesemua sistem organisasi dibiayai oleh Global Fund AIDS Tuberkulosis Malaria (GF ATM) sehingga antar struktur organisasi kurang bersatu dan bertanggungjawab kepada sistem pemerintahan dalam menjalankan penanggulangan HIV dan AIDS. (2) Substansi, karena pembiayaan oleh GF ATM maka target penyelesaian masalah ditentukan oleh GF ATM yang kadang tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya dan tidak sesuai Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. (3) Kultur, pemangku kepentingan kurang bersatu dalam merumuskan penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif, stigma masyarakat yang salah tentang HIV dan AIDS bahwa penularan hanya berganti-ganti pasangan karena kurang sosialisasinya pengetahuan HIV dan AIDS secara komprehinsif. Rekomendasi untuk keadaan tersebut adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, serta merujuk peraturan lain yang terkait dan merujuk keadaan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Sragen secara realita agar Peraturan Daerah tersebut efektif. Kata Kunci : IMPLEMENTASI, HIV, AIDS

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Nur Aisyah Puji Utami
    Date Deposited: 07 Sep 2015 11:22
    Last Modified: 07 Sep 2015 11:22
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/18095

    Actions (login required)

    View Item