PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOYOLALI

Cahyaningtyas, Kartika (2015) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOYOLALI. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (191Kb) | Preview

    Abstract

    Judul skripsi tentang : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang dari Pejabat Pembuat Atas Tanah (PPAT) di Kabupaten Boyolali, Pelaksanaan sistem self assesment berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Boyolali, dan solusi dari hambatan-hambatan dalam pelaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Boyolali. Sampel penelitian sebanyak 6 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris dan 6 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Camat. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan sekunder. Analisis datanya menggunakan metode analisis interaktif. Hasil Penelitian ini dapat disajikan bahwa peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris dalam penetapan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum sesuai dengan tugasnya. Hal itu disebabkan bahwa masih ada wewenang dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris yang belum sesuai porsinya. Disamping itu, juga harus adanya koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali untuk mengadakan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Camat dan masyarakat sekitar. Sistem self assesment yang dijadikan dasar dalam data yang diperoleh dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih belum sesuai dengan peraturan tersebut. Sehingga diperlukan adanya kegiatan yang khusus agar dapat menjalakan aturan yang telah diatur, berupa : sosialisasi/penyuluhan, pelatihan, dan sanksi yang tegas berupa sanksi administrasi. Kata kunci : wewenang, pelaksanaan, solusi

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
    K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Dhamar Aprilani Dwi Safitri
    Date Deposited: 04 Sep 2015 13:39
    Last Modified: 04 Sep 2015 13:39
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/17828

    Actions (login required)

    View Item