EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING TERHADAP SECURITY DI PT. SAMURAI SERVICE SOLUTION DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Himawan , Novan (2015) EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING TERHADAP SECURITY DI PT. SAMURAI SERVICE SOLUTION DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (220Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Novan Himawan. NIM. E0009244. 2014. EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING TERHADAP SECURITY DI PT. SAMURAI SERVICE SOLUTION DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaturan perjanjian kerja outsourcing terhadap security di PT. Samurai Service Solution pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2) Mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja di PT. Samurai Service Solution pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir secara logika deduktif untuk menjawab permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa: 1) Pengaturan perjanjian kerja outsourcing terhadap security di PT. Samurai Service Solution pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu PT. Samurai Service Solution sebagai perusahaan penyedia jasa security tidak mengadakan perjanjian kontrak secara tertulis antara perusahaan dengan pekerja security dengan beberapa pertimbangan. Hanya ada satu perjanjian antara PT. Samurai Service Solution dengan PT. Kusuma Putra Santosa Karanganyar sebagai pihak pemberi kerja, namun isi perjanjian itupun sama sekali tidak mengatur mengenai jaminan hak-hak sosial pekerja. 2) Perlindungan hukum tenaga kerja security di PT. Samurai Service Solution pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh outsourcing, putusan tersebut menegaskan kembali aturan terhadap bentuk PKWT atau pekerja kontrak dan juga PKWTT atau pekerja tetap harus mengikuti ketentuan yang ada dengan menambahkan jaminan kelangsungan pekerja di dalam kontraknya. Namun dalam pelaksanannya PT. Samurai Service Solution belum menerapkan perjanjian kerja dengan para pekerja security, sehingga para pekerja tidak mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diperoleh selama melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai security. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Outsourcing

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Gunasih gunasih
    Date Deposited: 03 Sep 2015 16:04
    Last Modified: 03 Sep 2015 16:04
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/17651

    Actions (login required)

    View Item