TINJAUAN PENGABAIAN ALAT BUKTI SURAT OLEH HAKIM SEBAGAI ALASAN HUKUM PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 540 K/Pid.Sus/2013)

Sekarini, Dewi (2015) TINJAUAN PENGABAIAN ALAT BUKTI SURAT OLEH HAKIM SEBAGAI ALASAN HUKUM PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 540 K/Pid.Sus/2013). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (826Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengabaian alat bukti surat sebagai alasan hukum Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (2) KUHAP dan mengetahui argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknis analisis deduksi silogisme. Pengabaian alat bukti surat sebagai alasan hukum Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (2) KUHAP. Putusan bebas yang dimohonkan kasasi oleh Penuntut Umum bukanlah putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni karena Judex Factie dalam menjatuhkan putusan bebas tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku, serta Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti lain yang sah yang terungkap dalam persidangan. Argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam perkara ini sudah memenuhi ketentuan KUHAP. Dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum, Mahkamah Agung sudah sesuai dengan tujuan kasasi yaitu Pasal 253 KUHAP. Sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengoreksi serta membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 73/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. Kata Kunci : Alat Bukti Surat, Pengabaian, Kasasi, Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Nur Aisyah Puji Utami
    Date Deposited: 02 Sep 2015 10:41
    Last Modified: 02 Sep 2015 10:41
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/17428

    Actions (login required)

    View Item