PENYEMPURNAAN PENGAWASAN PERBANKAN PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN THE CORE PRINCIPLES FOR EFFECTIVE BANKING SUPERVISION

FARIDA, HUSNIA LULUK (2015) PENYEMPURNAAN PENGAWASAN PERBANKAN PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN THE CORE PRINCIPLES FOR EFFECTIVE BANKING SUPERVISION. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (821Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF - Published Version
    Download (0b) | Preview

      Abstract

      Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengawasan terhadap perbankan sebelum pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengetahui penyempurnaan dalam pengawasan perbankan pasca pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan The Core Principles for Effective Banking Supervision. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet) serta teknik analisis yang digunakan adalah logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa pengawasan perbankan sebelum pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI), kemudian Bank Indonesia (BI) membentuk sebuah blueprint yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia membentuk lembaga pengawasan perbankan yang baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan maksud menyempurnakan pengawasan perbankan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) hingga pada akhirnya diciptakan sebuah pengawasan perbankan yang efektif dan efisien. Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) juga telah mengakomodasi secara seksama dan keseluruhan prinsip pengawasan perbankan yang efektif yaitu The Core Principles for Effective Banking Supervision, dimana prinsip tersebut merupakan prinsip yang diakui oleh sistem perbankan seluruh dunia. Kata Kunci: Penyempurnaan, Pengawasan, Perbankan

      Item Type: Thesis (Other)
      Subjects: K Law > K Law (General)
      Divisions: Fakultas Hukum
      Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
      Depositing User: Boby Anggit Suryawan
      Date Deposited: 01 Sep 2015 22:26
      Last Modified: 01 Sep 2015 22:26
      URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/17374

      Actions (login required)

      View Item