STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION ACT 694 OF 2009 FEDERATION OF MALAYSIA

Prasetya, Herlambang (2015) STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION ACT 694 OF 2009 FEDERATION OF MALAYSIA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (1023Kb) | Preview

    Abstract

    Herlambang Budi Prasetya. 2015. E0011149. STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ANTICORRUPTION COMMISSION ACT 694 OF 2009 FEDERATION OF MALAYSIA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji tentang Permasalahan pertama, bagaimana pengaturan bentuk tindak pidana korupsi dalam Undang-undang dari kedua Negara. Kedua, bagaimana pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang dari masing-masing negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Dengan jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, instrument penelitian berupa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Anti-Corruption Commission Act 694 Of 2009 Federation Of Malaysia. Pendekatan penelitian dengan statute approach dan comparative approach dengan teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan tindak pidana korupsi di Undangundang Indonesia masih terlalu banyak menyadur ketentuan dari KUHP sehingga bentuk tindak pidana korupsinya mulai tidak relevan dengan perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi. Sedangkan pengaturan bentuk tindak pidana korupsi di Undang-undang Malaysia sudah lebih baru, dimana Malaysia tidak banyak menyadur dari ketentuan penal code dan lebih merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sesuai dengan modus operandi yang memang ada dan terjadi di Malaysia. Dalam pengaturan sanksi pidana Indonesia memberikan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan Malaysia. Hal ini ditunjukkan dengan beratnya hukuman badan yang diatur dalam Undang-undang Indonesia, selain itu di Malaysia tidak mengenal pidana tambahan dan hukuman mati sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Kata Kunci : Korupsi, Perbandingan, Undang-undang,Indonesia dan Malaysia.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Rizqy Pratama Putra
    Date Deposited: 01 Sep 2015 12:05
    Last Modified: 01 Sep 2015 12:05
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/17268

    Actions (login required)

    View Item