TINJAUAN TENTANG ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA DALAM PERKARA KORUPSI GRATIFIKASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/Pid.Sus/2012)

SETIYANJAYA, DENDY (2015) TINJAUAN TENTANG ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA DALAM PERKARA KORUPSI GRATIFIKASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/Pid.Sus/2012). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (4Mb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Dendy Setiyanjaya, E0009088.2015. TINJAUAN TENTANG ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA DALAM PERKARA KORUPSI GRATIFIKASI (Studi PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/Pid.Sus/2012)Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tentang adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara korupsi gratifikasi Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pendekatan kasus (case approach. Sumber penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan dengan studi kepustakaan atau bahan hukum dari dokumentasi dan teknik analisis bahan hukum dari hasil Putusan Mahkamah Agung tentang adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara korupsi gratifikasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 PK/Pid.Sus/2012) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dengan alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara korupsi gratifikasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dibuktikan dengan pengaturan peninjauan kembali mulai dari syarat formal hingga syarat materiilnya tercantum dalam KUHAP menurut Pasal 263 KUHAP sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Argumentasi Mahkamah Agung dalam menerima pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dengan alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara korupsi gratifikasi sudah sesuai Pasal 263 ayat 2 KUHAP dalam pertimbangannya hakim Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Kata kunci: peninjauan kembali, kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,korupsi,gratifikasi

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Azinudin Achzab
    Date Deposited: 31 Aug 2015 16:25
    Last Modified: 31 Aug 2015 16:25
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/17145

    Actions (login required)

    View Item