ANALISIS RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN ANTARA PT NEWMONT NUSA TENGGARA DENGAN PEMERINTAHAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL BATUBARA DIKAITKAN DENGAN ASAS HUKUM KONTRAK INDONESIA

FAHRUDIN, MUHAMMAD (2015) ANALISIS RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN ANTARA PT NEWMONT NUSA TENGGARA DENGAN PEMERINTAHAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL BATUBARA DIKAITKAN DENGAN ASAS HUKUM KONTRAK INDONESIA. Other thesis, UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

[img]
Preview
PDF
Download (156Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyesuaian Kontrak Karya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengamanatkan untuk dilakukanya renegosiasi ulang terhadap Kotrak Karya Pertambangan salah satunya adalah berkaitan dengan besaran tarif royalti. Hal ini menjadi isu penting dikarenakan berkaitan dengan besaran penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh Pemerintah dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan di Indonesia.Pelaksanaan rengeosiasi yang belum terlaksana dikarenakan kontrak karya yang sudah disepakati bersama harus dihormati sesuai dengan prinsip asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas yang mengatakan bahwa semua persetujuaan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini diakui dalam hukum perjanjian Indonesia yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang berupa peraturaan perundang-undangan disertai asas-asas perjanjian Indonesia yang mencakup penelitian apakah renegosiasi kontrak karya berkaitan dengan royalti merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak. Hasil dari penelitian ini adalah renegosiasi tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak, karena kontrak pertambangan sebagai sebuah perjanjian perdata haruslah tunduk pada amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara berkaitan dengan nilai presentase royalti. Dampak implikasi kedepannya bagi kontrak karya perusahaan tambang di Indonesia tetap berlaku hingga berakhirnya kontrak tersebut namun harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang salah satunya berkaitan dengan besaran royalti. Bagi pemerintah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada perusahaan tambang memlalui aturan hukum yang ada yaitu dengan penerapan Ijin Usaha Pertambangan sebagai pengganti dari system Kontrak Karya. Kata Kunci : Kontrak Karya, Renegosiasi, Royalti, Asas Kebebasan Berkontrak

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Rizky Taqwa Perdana
    Date Deposited: 31 Aug 2015 12:35
    Last Modified: 31 Aug 2015 15:25
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/17099

    Actions (login required)

    View Item